INFO TEMPO – Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pentingnya kedaulatan kelautan dalam cara pandang geopolitik yang melihat Indonesia dalam perspektif global, di forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat, 22 Mei 2026. Laut, kata Megawati, harus diposisikan sebagai pusat inovasi, sekaligus ruang strategis geopolitik nasional.
“Guna mewujudkan masa depan tersebut, BRIN harus mampu mengintegrasikan riset ke industri, kebijakan publik, dalam satu ekosistem inovasi nasional,” kata Megawati. Menurut dia, kita membutuhkan orkestrasi pengetahuan yang mampu menjembatani laboratorium dengan industri, kampus dengan pasar, riset dengan kebijakan negara, serta inovasi dengan pembangunan dan rakyat.
Indonesia, lanjut dia, memiliki potensi menjadi pusat oseanografi terbesar di Asia Tenggara. Kompartemen maritim dibangun sebagai koridor strategis dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai simbol intelektualitas.
“Universitas Patimura dan Cendrawasih sebagai pusat penguasaan iptek, riset, dan inovasi dalam bidang kelautan. UGM menjadi city of intellect Pancasila, demokrasi, pemerintahan, dan kebudayaan. Sementara IPB sebagai city of intellect bagi perancangan di Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. UI dalam bidang ekonomi, kedokteran, dan sistem keuangan. ITB sebagai pusat penguasaan teknologi bagi industrialisasi, termasuk penguasaan teknologi militer dan angkasa luar,” ujar dia.
Menurutnya, secara historis geopolitik dapat menjawab masa depan. Apalagi Indonesia dengan geostrategis, geoekonomi, dan kekayaan hayati yang besar.
Megawati ingin industri melahirkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kedaulatan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan. Kekayaan biodiversitas laut Indonesia dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
“Kita memerlukan orkestrasi besar antara negara, perguruan tinggi, peneliti, industri, dan masyarakat, karena pembangunan tidak bisa terpisah berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan memerlukan irama, arah, tujuan yang sama yaitu Indonesia yang berdaulat, merdeka, berdikari,” ujar dia.
Mega pun berharap forum tersebut menjadi momentum lahirnya arus balik pembangunan menuju laut. Laut harus kembali menjadi landasan kemajuan peradaban Indonesia, pusat imajinasi pembangunan nasional.
“Saya percaya dengan ilmu pengetahuan dan inovasi Indonesia mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya pada kekuatan bangsanya sendiri. Sekarang saatnya kita membuktikan keyakinan itu,” ujar dia.
Rektor UGM Ova Emilia mengatakan, UGM bersama berbagai Universitas Indonesia siap untuk menjadi mitra strategis BRIN dan berbagai pemangku kepentingan lain dalam membangun ekosistem ekonomi biru di Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Menurut dia, geopolitik kelautan Indonesia merupakan ruang strategis yang menentukan posisi Indonesia di tingkat global.
“Penguatan kedaulatan maritim perlu didukung oleh penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, juga diplomasi dan kebijakan yang visional termasuk dari regulasi. Sebagai perguruan tinggi nasional, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran dalam pengembangan riset, inovasi, pendidikan, dan hilirisasi di bidang kelautan dan kemaritiman, termasuk mendukung kebijakan berbasis bukti yang memberikan dampak terhadap pembangunan nasional,” kata Ova.
Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan maritim dunia melalui kekayaan hayati kelautannya. “Pada sesi kekayaan hayati kelautan nasional ditegaskan bahwa biodiversitas kelautan Indonesia bukan hanya aset alam yang harus dijaga tetapi juga sumber pengetahuan, inovasi, dan juga kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, pada sesi pengembangan program riset dan inovasi kelautan nasional telah mengungkap pentingnya membangun ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan juga mampu mendorong hilirisasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan industri nasional.
“Kita sangat mendukung BRIN untuk bisa menjembatani keberpihakan untuk dihilirkannya hasil riset,” ujar Ova. Dia berharap forum tersebut menghasilkan pemikiran dan policy brief yang dapat menjadi kebijakan penting dan penguatan kebijakan nasional di bidang kelautan dan kemaritiman Indonesia. (*)
