Demo Ojol: Tanggapan DPR dan Menteri

8 hours ago 3

TEMPO.CO, Jakarta - Para pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR. Tak hanya di Jakarta, demo ojol dan taksi online dari berbagai daerah termasuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa aspirasi yang disuarakan oleh para pengemudi ojek online (ojol) telah direspons oleh pemerintah. Hasan mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan dialog dengan perwakilan ojol. "Hari ini kayaknya baru saja selesai. Barusan selesai mereka melakukan juga media briefing dengan teman-teman media. Jadi, dari Kementerian Perhubungan cepat responsnya," katanya pada Senin, 19 Mei 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, Kementerian Perhubungan telah mengambil langkah proaktif dengan membuka ruang dialog menampung keluhan dan seluruh aspirasi dari komunitas ojol. “Kementerian Perhubungan sudah melakukan media briefing dan dialog dengan perwakilan ojol. Mereka terbuka untuk mendiskusikan aspirasi terkait regulasi dan kesejahteraan,” katanya.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan massa yang tergabung dalam sepuluh serikat pengemudi ojol. “Serentak secara nasional. Selain di Jakarta ada juga di Surabaya, Jogja, Semarang, Solo, Bandung, Sukabumi, Lampung, Medan, Palembang, dan Dumai,” kata Lily, Senin, 19 Mei 2025.

Ketua DPR

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan pengemudi ojol. "Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari solusi yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai ada pihak yang dirugikanlah," katanya, pada Selasa, 20 Mei 2025.

Tidak hanya tuntutan dari para demonstran, Puan mengatakan DPR juga akan menampung aspirasi pihak aplikator. "Kami tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak," ucapnya.

Puan mengatakan Komisi I, Komisi V, dan Komisi XI yang bertugas untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Jadi, apa yang terbaik buat kedua belah pihak akan ditindaklanjuti, ada win-win solution," kata Puan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah menghormati demonstrasi para pengemudi ojol. “Silakan saja. Asal mereka tahu demo itu ada hal-hal yang mesti diperhatikan, tidak mengganggu ketertiban, tidak melanggar hukum,” kata Juri, 20 Mei 2025

Menteri Perhubungan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mau menanggapi tuntutan asosiasi pengemudi ojol Namun, ia juga ingin mewadahi aspirasi perusahaan layanan transportasi daring atau aplikator. Menurut dia, aspirasi dari perusahaan aplikator ojol harus diserap demi menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online. “Bisa tidak (potongan komisi) diturunkan? Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja,” kata Dudy, Senin, 19 Mei 2025.

Menurut dia, menandatangani aturan baru soal penurunan potongan komisi ojol menjadi 10 persen bukan perkara sulit. “Tapi, rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya," ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan masih konsisten untuk memperjuangkan perlindungan pengemudi ojol yang melakukan demonstrasi. “Perjuangan mereka secara substansi kami mendukung. Soal perlindungannya, ya, kita akan perjuangkan itu,” kata Immanuel pada Senin, 19 Mei 2025 seperti dikutip dari Antara. “Sikap kita jelas dari awal, kita akan memperjuangkan nasib mereka. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah (aturan soal pemberian) Bonus Hari Raya (BHR). Yang jelas, negara pasti hadir."