Derap TNI Masuk Kampus di Unud, UIN Walisongo Semarang, dan UI

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Udayana (Unud) di Bali menjalin kolaborasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian dengan nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Merespon perjanjian itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud menolak keputusan itu dengan alasan membuka peluang militer mendominasi pendidikan sipil.

Ketua BEM Unud I Wayan Arma Surya Darmaputra, menyampaikan bahwa penolakan ini merupakan bentuk kekhawatiran mereka terhadap potensi hadirnya unsur militerisasi di lingkungan kampus, yang seharusnya tetap menjadi ruang netral dan bebas dari pengaruh kepentingan sektoral. 

Dandim 0508/Depok Kolonel Infanteri Iman Widhiarto menghadiri acara konsolidasi mahasiswa nasional yang dihelat di Universitas Indonesia pada Rabu, 16 April 2025. Prajurit TNI itu kedapatan mendatangi Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, pada Rabu malam, 16 April 2025. Kehadiran prajurit tersebut bertepatan dengan berlangsungnya konsolidasi nasional yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia (UI) Arie Afriansyah, menyampaikan bahwa acara tersebut telah memperoleh izin, namun ia menegaskan bahwa pihak rektorat UI tidak pernah mengundang anggota TNI untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kami menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus," katanya saat dihubungi pada Jumat, 18 April 2025.

Kejadian masuknya anggota TNI ke area kampus UI menjadi perbincangan di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, terlihat seorang prajurit mengenakan seragam lengkap serta kendaraan dinas berada di kawasan Pusgiwa UI.

Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa kehadiran prajurit tersebut dalam agenda konsolidasi nasional mahasiswa di UI merupakan bentuk respons atas undangan yang diterima. Ia menyebutkan bahwa undangan tersebut ditujukan kepada Komandan Kodim 0508/Depok, Kolonel Infanteri Iman Widhiarto.

“Jelas sekali tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi dan bukan bagian dari kewenangan militer,” ujar Usman dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Tempo pada Rabu, 16 April 2025.

Menurut Usman, kampus seharusnya menjadi ruang yang netral dan bebas dari tekanan. Ia menegaskan bahwa diskusi akademik merupakan hak mahasiswa untuk berkumpul, berserikat, serta menyampaikan pendapat.

Usman juga menekankan bahwa kampus bukanlah area operasi militer yang membutuhkan kehadiran aparat berseragam untuk pengamanan. Karena itu, kehadiran TNI dalam kegiatan tersebut dinilainya berlebihan. “Diskusi di lingkungan kampus tidak bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara,” tegasnya.

Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Satria Unggul, menyatakan bahwa keterlibatan militer di lingkungan kampus saat ini berpotensi menghidupkan kembali praktik NKK/BKK yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Ia menilai bahwa kerja sama antara perguruan tinggi dan TNI dalam program bela negara merupakan bentuk baru dari kebijakan lama tersebut.

Satria menegaskan bahwa kolaborasi semacam itu dapat merusak kebebasan akademik, karena dunia pendidikan tinggi seharusnya menjunjung tinggi pencarian kebenaran melalui metode ilmiah. Pendekatan militer yang bersifat komando, menurutnya, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keilmuan yang independen. “Hal ini sangat bertentangan dengan asas otonomi dan independensi kampus,” kata Satria kepada Tempo pada Rabu, 2 April 2025.

Senada dengan itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraiki, menilai bahwa pelatihan bela negara di kampus bisa menjadi sarana masuknya indoktrinasi militer. Ia menjelaskan bahwa karena pelatihan tersebut sepenuhnya di bawah wewenang TNI, maka ada risiko pengurangan daya kritis mahasiswa dan bahkan potensi pembatasan ekspresi kritis terhadap pemerintah.

Ubaid juga menyoroti kerja sama pertukaran data antara Universitas Udayana dan TNI, yang menurutnya dapat membahayakan privasi mahasiswa serta membuka peluang pengawasan terhadap mereka yang bersikap kritis. “Kehadiran militer di kampus bisa menciptakan atmosfer ketakutan bagi mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan negara atau militer,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengungkapkan adanya potensi pelanggaran hukum terkait masuknya TNI ke kampus. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang TNI yang baru direvisi tidak mencantumkan tugas prajurit untuk memberikan pelatihan atau pendidikan kepada mahasiswa.

“Memberikan materi di kampus bukan bagian dari tugas TNI. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UU TNI,” kata Isnur. Ia juga menambahkan bahwa pelibatan militer dalam pendidikan bela negara melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjamin kebebasan akademik, mimbar ilmiah, dan otonomi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Isnur, pendekatan militer terhadap bela negara justru mempersempit pemahaman atas konsep tersebut. Ia menegaskan bahwa kontribusi terhadap negara bisa datang dari berbagai bidang, termasuk olahraga dan prestasi lainnya, tanpa harus melibatkan unsur militer. “Ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam dunia pendidikan,” tegasnya.

M. Raihan Muzzaki, Dani Aswara, Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, Jamal Abdun Nashr, dan Novali Panji Nugroho ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.