Ekonom Kompak Risaukan Risiko PHK di Indonesia Akibat Tarif Dagang Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan tarif dagang baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat khawatir sejumlah pengamat ekonomi di Indonesia. Tarif dasar impor, serta tarif timbal balik atau reciprocal tariffs ,yang ditetapkan oleh regulator Negeri Abang Sam bisa berdampak negatif terhadap perekonomian, bahkan sektor ketenagakerjaan.  

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3 persen secara tahunan. Pangsa tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menyebut tarif impor baru yang dibuat Trump bisa mempengaruhi nasib jutaan tenaga kerja domestik. Pelaku ekspor komoditas unggulan—seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian—akan terkena biaya yang tinggi. Padahal, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya yang tutup selama tiga tahun terakhir.

“Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan yang jauh lebih besar,” ujar Andry dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 April 2025.

Trump mengumumkan kebijakan tarif impor pada Rabu, 2 April lalu. Dia menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara.  Amerika akan mengenakan tarif 32 persen terhadap komoditas impor dari Indonesia, negara urutan ke-8 yang mendapat tarif terbesar.

Adapun tarif tambahan atau timbal balik yang kini dipatok lebih tinggi diklaim Trump sebagai balasan terhadap beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Tarif tambahan pada produk-produk asal Indonesia diprediksi bisa memicu penurunan ekspor Indonesia ke AS.

Senada dengan Andry, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut tarif 32 persen dari Trump bakal menurunkan daya saing ekspor secara drastis, terutama di sektor padat karya. Produk-produk seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki sangat bergantung pada harga kompetitif di pasar AS.

“Tarif setinggi ini akan menaikkan harga jual, mendorong buyer berpaling ke negara lain, dan memicu risiko PHK massal di dalam negeri,” ujarnya.

Bila kebijakan Trump lamban direspons, kata dia, Indonesia berpotensi mengalami kontraksi ekspor yang berdampak langsung pada sektor rill. “Padahal sektor ekspor nonmigas adalah salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Syafruddin.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, juga mengatakan regulasi tarif dagang Trump akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia bahkan menyebut target pertumbuhan ekonomi tahun ini tak lagi realistis. Kondisinya bisa kritis setelah dihantam aturan baru AS.

“Mengingat ekspor kita ke AS didominasi oleh produk industri padat karya seperti sepatu, TPT (tekstil dan produk tekstil), produk karet, alat listrik dan elektronik),” ucap Wijayanto. “Tekanan PHK akan semakin kuat.”

Dalam pernyataan resmi, Trump membeberkan alasannya menyebut negara lain memanfaatkan AS. "Selama beberapa generasi, negara-negara telah memanfaatkan Amerika Serikat, memberi kami tarif dengan bea yang lebih tinggi," begitu pernyataan Trump, dikutip dari laman resmi White House pada 2 April 2025.

Indonesia dan Brasil, menurut Trump, dinyatakan sebagai negara yang memberi bea masuk lebih tinggi dari AS untuk komoditas etanol. Trump yang resmi kembali ke Gedung Putih menjelang akhir Januari lalu itu juga menyoroti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lisensi impor, dan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang diberlakukan Indonesia.

"Indonesia mempertahankan persyaratan konten lokal lintas komoditas untuk banyak sektor, rezim lisensi impor yang rumit,” begitu isi lembar fakta Gedung Putih. Indonesia juga disebut mengharuskan firma sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan ekspor di dalam negeri untuk transaksi US$ 250 ribu atau lebih.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.