Konflik TPNPB-OPM dan TNI-Polri Sepanjang 2025 Sebabkan 40 Korban

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi masyarakat sipil bernama Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mencatat ada 21 konflik kekerasan bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri di Papua sepanjang 2025. Direktur YKKMP Theo Hesegem mengatakan dari 21 kasus konflik bersenjata itu menyebabkan sebanyak 40 korban.

"Rincinya 33 orang non-papua dan tujuh warga sipil orang asli Papua," kata Theo dalam keterangan resminya pada Kamis, 17 April 2025.

Theo mengatakan dari 33 korban orang non-papua, sebelas di antaranya adalah aparat keamanan. Sisanya belum diketahui statusnya.

Sementara, dari tujuh korban orang asli Papua, dua orang di antaranya adalah anak sekolah (satu meninggal dunia dan satu kondisi kritis), tiga orang diduga dianiaya aparat keamanan, satu orang warga sipil ditembak mati, dan satu orang warga sipil (ditembak bagain tangan). 

Theo mengatakan, keadaan itu menganggu kenyamanan masyarakat Papua. Konflik itu bahkan membuat jumlah pengungsi bertambah.

Akhir Tahun 2024 Dewan Gereja Papua mencatat lebih dari 70.000 jiwa mengungsi akibat konflik bersenjata. Mereka berasal dari wilayah konflik bersenjata seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Bintang (Kiwirok dan Oksop), kabupaten Intan jaya, kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, dan beberapa tempat lainnya.

Dalam kondisi itu, Theo meminta Perserikatan Bangsa Bangsa segera membentuk tim investigasi dalam rangka mengidentifikasi akar persoalan di tanah Papua. YKKMP juga mendesak pemerintah membuka ruang untuk dialog damai dengan pihak yang berkonflik. 

Uskup Timika Bernardus Bofitwos sebelumnya mengatakan negara belum benar-benar serius untuk menyelesaikan konflik di Papua. Menurut dia, perlu ada komunikasi yang baik dari pemerintah untuk mencari penyebab munculnya konflik itu. 

"Negara harus betul-betul berperan mengedepankan damai, ketenangan, kebersamaan, martabat. Jangan konflik terjadi, lalu konflik itu dipakai lagi, diobok-obok untuk kepentingan seseorang tertentu," kata dia pada Rabu, 12 Maret 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan pemerintah mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis dalam menangani permasalahan di Papua. Tindakan menggunakan kekuatan senjata dilakukan sebagai upaya terakhir. Tindakan itu hanya ditujukan kepada TPNBP OPMl.

"Di saat yang sama, TNI juga terus melaksanakan pembinaan teritorial, pelayanan kesehatan, dukungan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil bersama pemerintah daerah dan instansi terkait," kata dia saat dihubungi pada Senin, 7 April 2025.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam tulisan ini.