TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Djaka mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan pensiun dini dari TNI sejak 2 Mei 2025.
Proses pengunduran diri tersebut menurut Djaka masih menunggu surat keputusan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). “Saya sudah melakukan surat-menyurat. Pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 Mei, tapi untuk SKEP, kepastiannya tentunya by proses dari Mabes (Markas Besar) TNI maupun KSAD,” ujarnya seusai konferensi pers APBN bulanan di kantor pusat kementerian keuangan, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Djaka Budhi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Jumat pagi bersama 21 pejabat Kementerian Keuangan yang lain. Saat namanya dibacakan, status Djaka telah tercatat sebagai purnawirawan TNI.
Bekas Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengatakan saat ini statusnya telah nonaktif. “Sekarang walaupun SKEP pensiunnya belum keluar tapi sudah mengundurkan diri. Sudah purnawirawan istilahnya belum aktif, baru proses pengunduran diri terhitung mulai tanggal 2. Nanti disetujui oleh presiden, saya belum tahu,” ucapnya lagi.
Ia tak menjelaskan kapan tepatnya Prabowo meminta dirinya untuk mengisi posisi Dirjen Bea dan Cukai. Namun Djaka membeberkan bahwa ia awalnya dipanggil oleh Kepala BIN dan diberi tahu bahwa Prabowo berencana menempatkan dirinya sebagai eselon 1 di Kementerian Keuangan.
Permintaan kepala negara diterima oleh bekas Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu. Djaka pun bersedia pensiun dini dari karirnya sebagai TNI aktif.
Penunjukan Djaka sempat menjadi sorotan karena statusnya yang merupakan perwira TNI. Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zakiul Fikri mengatakan masuknya perwira TNI aktif di jabatan sipil bisa menganggu stabilitas investasi dan ekonomi di Indonesia. “Investor akan berpikir berkali-kali ketika ingin menanamkan investasinya di negara ini. Kok di mana-mana militer, ya? Ada apa dengan Indonesia,” kata Fikri, Kamis, 22 Mei 2025.