Maruarar Sirait Minta Hukuman Berat Bila Kementerian PKP Terbukti Terlibat Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersih-bersih dari korupsi mulai dari internal masing-masing.

Kementeriannya pun kini tengah berupaya mengungkap dugaan rasuah dari proyek pembangunan hunian dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Salah satu temuan tersebut terjadi di Sumenep, Madura.

“Saya harus sampaikan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumenep, sejumlah Rp 109 miliar,” kata Ara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen Senayan pada Senin, 19 Mei 2025.

Lebih lanjut, saat ditemui wartawan usai rapat, Ara mengatakan sudah berkomunikasi dengann Jaksa Agung terkait dengan dugaan korupsi itu. Apalagi, temuan kasus tidak hanya terjadi di Sumenep.

Ia mengatakan dugaan penyalahgunaan proyek perumahan di Nusa Tenggara Timur, yakni berupa kesalahan konstruksi yang menyebabkan rumah rusak meski belum dihuni. Politikus Partai Gerindra itu pun meminta Jaksa Agung memberi atensi dan menuntaskan perkara tersebut.

“Termasuk kalau ada bagian dari Kementerian PKP yang terlibat, kami betul-betul ingin dihukum berat,” ujar Ara. “Karena ini merusak. Yang kami mau bangun adalah departemen yang bersih dari korupsi.”

Sebelumnya, Ara juga pernah menyatakan siap bertanggung jawab atas jabatannya. Ia siap diaudit dan bertanggung jawab bila terbukti korupsi. Selain itu, ia menyatakan tidak akan membela anak buahnya yang korupsi.

“Kalau perlu, saya antar ke KPK atau Kejaksaan.” kata Ara dalam acara peluncuran layanan BENAR-PKP di Kementerian PKP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 26 Maret 2025.

Pilihan Editor:  Maruarar Sirait soal Bantuan Konglomerat dalam Proyek 3 Juta Rumah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini