Myanmar Mengheningkan Cipta 1 Menit, Mengenang Korban Gempa yang Hampir 3.000

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak berwenang di Myanmar mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati para korban gempa bumi. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi mencapai lebih dari 2.700 orang, termasuk 50 anak di salah satu prasekolah dekat kota Mandalay. Momen mengheningkan cipta itu berlangsung pada Selasa, 1 April 2025.

Seperti dikutip dari Al Jazeera, pemimpin militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa, mengatakan jumlah korban tewas telah mencapai 2.719 dan bahkan dapat melebihi 3.000. Di Mandalay yang dilanda bencana di Myanmar tengah, sirene berbunyi pada pukul 12:51 siang (06:21 GMT), waktu yang tepat ketika gempa terjadi, membuat penduduk terdiam.

Di luar kompleks apartemen Sky Villa, salah satu lokasi bencana paling parah di kota itu , para petugas penyelamat berhenti. Mereka berbaris dengan tangan terlipat di belakang punggung untuk memberikan penghormatan.

Para pejabat dan petugas berdiri di belakang barisan, mengawasi para kerabat yang berada jauh di belakang. Sirene meraung dan bendera Myanmar berkibar setengah tiang di tiang bambu yang diikatkan ke tenda penyelamat.

Menurut Min Aung Hlaing, jumlah korban tewas diperkirakan akan melampaui 3.000 orang. Sebanyak 4.521 orang terluka, dan 441 orang hilang. "Di antara mereka yang hilang, sebagian besar diduga telah meninggal. Peluang mereka untuk tetap hidup sangat kecil," katanya dalam sebuah pidato yang dilansir dari CNA.

Gempa yang terjadi pada siang hari Jumat itu merupakan gempa terkuat yang melanda negara Asia Tenggara itu dalam lebih dari satu abad, merobohkan pagoda kuno dan bangunan modern. Bencana ini menimbulkan kerusakan signifikan di kota kedua Myanmar, Mandalay dan Naypyitaw, ibu kota yang dibangun oleh junta sebelumnya menjadi benteng yang tidak dapat ditembus.

Gempa bumi itu adalah yang terbaru dalam serangkaian pukulan bagi negara miskin berpenduduk 53 juta orang itu. Bencana itu menambah kelam Myanmar setelah dirundung kudeta pada 2021 yang mengembalikan militer ke tampuk kekuasaan dan menghancurkan perekonomian setelah satu dekade pembangunan.

Perang saudara di Myanmar juga telah mempersulit upaya untuk menjangkau korban yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Amnesty International mengatakan militer perlu mengizinkan bantuan menjangkau wilayah negara yang tidak berada di bawah kendalinya.

“Militer Myanmar memiliki praktik lama menolak memberikan bantuan ke daerah-daerah tempat kelompok-kelompok yang menentangnya aktif,” kata peneliti Amnesty di Myanmar, Joe Freeman dikutip dari Al Jazeera.