PBB: Target Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas Tak Tercapai

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB Amina Mohammed mengatakan target pembangunan bagi penyandang disabilitas dalam program Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan tidak tercapai. Hanya 98 persen target SDG's bagi penyandang disabilitas yang berhasil diwujudkan sebelum 2030.

"Laporan PBB tentang Disabilitas dan Pembangunan menemukan bahwa sekitar 98 persen indikator SDG untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan target, ini lebih dari sekadar statistik. Ini adalah peringatan, penyandang disabilitas tertinggal," ujar Ameena Mohammed dalam pidato pembukaan Global Disability Summit, Rabu, 2 April 2025.

Menurut Ameena, target SDG's bagi penyandang disabilitas sulit tercapai lantaran tingginya kesenjangan yang terjadi antara penyadang disabilitas di dunia dengan kelompok masyarakat non disabilitas. Kesenjangan tersebut terjadi di beberapa bidang penting seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan teknologi digital.

"Kesenjangan yang semakin besar dan tajam di semua bidang, dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, pengangguran yang lebih besar, kerawanan pangan dan kesehatan yang lebih parah, dan akses yang lebih terbatas ke teknologi digital," kata Ameena seperti yang dikutip Tempo dari UN News, Rabu.

Wakil Sekjen PBB juga menyoroti kelompok lain yang rentan mengalami diskriminasi dan dapat terhalang program pembangunan berkelanjutan. Ia mencontohkan mereka adalah perempuan, masyarakat adat, penduduk pedesaan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas intelektual atau psikososial menghadapi pengucilan yang lebih besar.

"Belum lagi mereka yang berada dalam situasi kemanusiaan dan darurat. Di Gaza, Ukraina, Sudan, dan tempat lain, banyak warga sipil yang mengalami cedera permanen dan trauma psikologis yang mendalam," ujar Ameena.

Dalam kesempatan itu, Ameena juga menyampaikan rasa prihatinnnya kepada kondisi anak-anak penyandang disabilitas, terutama yang berada di daerah konflik lantaran sangat rentan di segala lini kehidupan. Ia mencontohkan Gaza yang memiliki jumlah anak yang diamputasi tertinggi dalam sejarah modern. "Terlalu sering, penyandang disabilitas juga menghadapi rute evakuasi, tempat penampungan, dan layanan yang tidak dapat diakses, sebuah serangan terhadap hak asasi manusia dan martabat mereka," ujarnya.