PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab (UEA) dan bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di tengah perang dengan Iran. Hal ini diungkapkan kantor Netanyahu pada Rabu 13 Mei 2026 seperti dilansir Xinhua.
"Kunjungan tersebut menghasilkan terobosan bersejarah dalam hubungan antara Israel dan UEA," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Ini adalah kunjungan pertama Netanyahu yang diketahui ke UEA dan kunjungan kedua seorang perdana menteri Israel ke negara Teluk tersebut.
Pengumuman tersebut muncul di tengah laporan media tentang kunjungan baru-baru ini ke UEA oleh para pejabat keamanan tinggi Israel. Ini menandakan semakin eratnya hubungan keamanan antara kedua negara, yang pertama kali menormalisasi hubungan pada tahun 2020.
Kepala badan intelijen Mossad, David Barnea, mengunjungi UEA setidaknya dua kali pada Maret dan April untuk berkoordinasi dalam perang dengan Iran. Hal ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Rabu, mengutip para pejabat Arab.
Media Israel Kan News juga melaporkan bahwa kepala badan keamanan internal Shin Bet, David Zini, juga telah mengunjungi UEA.
Dibantah UEA
Usai laporan itu terbit, tak lama kemudian UEA membantah keras kunjungan diam-diam tersebut.
Uni Emirat Arab menyatakan bahwa laporan yang mengklaim bahwa UEA telah menerima kunjungan pemimpin Israel atau delegasi militer Israel adalah tidak benar.
Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X seperti dilansir Antara, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab menyebutkan hubungan negaranya dengan Israel dijalankan dalam kerangka Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) yang diketahui publik, bukan berdasarkan pengaturan rahasia.
Kementerian tersebut menambahkan bahwa setiap klaim terkait kunjungan yang tidak diumumkan atau pengaturan di luar jalur resmi tidaklah berdasar, kecuali diumumkan oleh otoritas resmi Uni Emirat Arab.
Selain itu, pihak kementerian juga meminta media untuk memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran laporan yang belum terkonfirmasi atau menggunakannya untuk memicu spekulasi politik.
