Prabowo Tunjuk Zulkifli Hasan Sebagai Ketua Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengetuai Satgas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan Kopdes di 70 ribu hingga 80 ribu desa.

"Saya dapat tugas yang sangat mulia, diminta Presiden sebagai Ketua Satgas untuk pembentukan Kopdes Merah Putih," kata Zulhas di kantornya, Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025. 

Dia mengatakan, pembentukan Kopdes tersebut akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia menjelaskan, Kopdes akan dibentuk untuk mengembangkan ekonomi desa dan menyambungkan potensi desa langsung ke perkotaan.

"Mudah-mudahan beberapa bulan ini bisa kami selesaikan. Itu jelas nanti pendanaannya dari APBN dan ABPD, akan dibangun di 70 ribu sampai 80 ribu desa," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Menurut dia, keperluan desa dari perkotaan sebaiknya langsung didistribusikan oleh Kopdes. Dengan demikian, jalur distribusi yang panjang bisa dipangkas. 

"Dan memangkas peran tengkulak-tengkulak yang kadang-kadang menghisap darah para petani kita. Di situ ada koperasi simpan pinjam, ada sembako, ada koperasi yang membeli hasil gabah, hasil jagung, dan lain-lain," tutur Zulhas. 

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini diputuskan oleh Prabowo guna mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi desa. Keputusan itu diambil setelah Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Kabinet Merah Putih pada Senin, 3 Maret 2025.

Dengan adanya koperasi desa tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti rantai distribusi yang panjang hingga keterbatasan modal. Selain itu, koperasi desa juga dikehendaki merampungkan problem dominasi middleman yang acap menekan harga hasil pertanian dan produk desa.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang mengikuti rapat tersebut, mengatakan butuh anggaran paling tidak Rp 350 triliun untuk modal awal. Sebab, dalam satu tahun, kata Budi Arie, pemerintah menargetkan pembangunan 70 sampai 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia. 

Dia menyebut, setiap desa dipatok membutuhkan modal Rp 3 hingga 5 miliar per tahun. “Tapi itu tergantung asesmen setiap daerah,” ujarnya di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.