Premanisme Ormas di Pabrik BYD Subang, Apindo: Bisa Menimbulkan Kekhawatiran Investor

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani merespons aksi premanisme organisasi kemasyarakatan atau ormas yang menggangu pembangunan pabrik kendaraan listrik Cina BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut Shinta, gangguan premanisme seperti itu dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Gangguan terhadap kelancaran proyek semacam ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai sejauh mana Indonesia mampu menjamin iklim usaha yang stabil dan kondusif," katanya kepada Tempo, Jumat, 25 April 2025.

Shinta menyebut, gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD itu kembali menggarisbawahi betapa pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi. Khususnya, dalam proyek-proyek strategis yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan industri nasional dan penciptaan lapangan kerja.

"Proyek tersebut merupakan salah satu dari sejumlah investasi baru di sektor manufaktur yang tengah berlangsung di Indonesia," kata dia.

Apindo menilai ada banyak faktor yang menjadi penentu keberlangsungan investasi. Selain insentif dan kemudahan perizinan, kata Shinta, investasi yang masuk juga sangat bergantung pada jaminan keamanan berusaha, perlindungan hukum, serta stabilitas sosial di tingkat lokal.

"Ketika intervensi non-formal atau tindakan di luar koridor hukum masih terjadi, terutama dalam bentuk pemaksaan, pungutan liar, atau intimidasi, maka risiko terhadap kelangsungan investasi pun ikut meningkat," ujarnya.

Menurut Shinta, ormas juga memiliki peran penting dalam pembangunan, sebagai bagian dari ekosistem nasional. Akan tetapi, kata dia, pemerintah perlu menindak tegas tindakan oknum tertentu yang merugikan pelaku usaha.

"Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi sinyal penting bahwa Indonesia serius dalam melindungi seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi," tuturnya.

Dia mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menjamin seluruh proyek investasi berjalan tanpa hambatan non-teknis yang merugikan kepentingan publik. Shinta menyatakan, Apindo berkomitmen terus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

"Ketegasan dalam penegakan hukum serta keberpihakan pada kepastian berusaha adalah fondasi penting untuk memastikan potensi Indonesia sebagai tujuan investasi global dapat diwujudkan secara nyata," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengungkapkan, aksi premanisme sempat mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang. Dia mengatakan hal itu ketika mengunjungi pabrik BYD di Cina.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana BYD, saya kira pemerintah daerah perlu tegas untuk menangani ini, jangan sampai investor masuk Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan," katanya dalam unggahan di akun Instagramnya @eddy_soeparno, yang dikutip Selasa, 22 April 2025. Namun, Eddy tidak menjelaskan lebih jauh maksud pernyataannya.

Juru bicara BYD Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan hingga saat ini seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik. "Kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah," katanya kepada Tempo, Rabu, 23 April 2025.