Puan Maharani Tolak Relokasi Warga Gaza, Ini Respons Istana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menolak gagasan untuk merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Sikap Puan itu berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto yang berniat untuk menampung sementara warga Palestina ke Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak ingin memindahkan warga Gaza ke Indonesia. "Pemerintah itu tidak merelokasi warga Palestina loh. Kita mau mengobati warga Palestina," ujarnya saat ditemui di Cemara 6 Galeri, Jakarta, pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Ia lalu menjelaskan bantuan yang ingin diberikan pemerintah adalah membawa warga Palestina yang terluka parah untuk diobati di Indonesia. Menurut Hasan, bila bantuan yang diusulkan Indonesia disetujui oleh otoritas negara-negara di sekitar Palestina, maka warga Gaza bisa dirawat sampai membaik.

Sehingga, Hasan menjamin, warga Gaza akan kembali ke Palestina usai mendapat perawatan. "Dan itu tidak permanen di sini. Jadi kami lebih ke langkah itu tindakan kemanusiaan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka," ujarnya.

Selain pengobatan, Hasan juga menyebut pemerintah menyiapkan skema bantuan lain dengan memberikan beasiswa untuk anak-anak Palestina agar sekolah di Indonesia. "Jadi ini bukan relokasi, ini sebuah tindakan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina," tuturnya. 

Sebelumnya Puan Maharani menyerukan penolakan atas relokasi warga Palestina saat berpidato di Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di gedung DPR. "Kita harus menolak gagasan relokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza," kata Puan, Rabu, 14 Mei 2025.

Puan mengatakan rakyat Palestina mempunyai hak dan wewenang untuk tinggal di Gaza. Ia mengatakan kondisi yang dialami warga Gaza saat ini menyedihkan dan menyentuh nilai kemanusiaan. Sebab, serangan Israel ke wilayah Gaza membuat masyarakat sipil menjadi korban, perempuan dan anak-anak kelaparan, serta bangunan sekolah dan rumah sakit hancur.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mendorong agar para kepala negara membantu mengakhiri situasi dan penyelesaian konflik di Palestina. Parlemen di dunia, kata dia, juga harus bersolidaritas dalam bersikap, yaitu mengakui negara Palestina. "Gaza harus dibangun kembali, tidak hanya dengan gedung dan tembok tapi dengan harga diri, keadilan, dan harapan," kata dia.

Novali Panji Nugroho berkontribusi pada penulisan artikel ini