Ragam Reaksi atas Masuknya Jokowi dalam Bursa Calon Ketua Umum PSI

2 hours ago 2

PARTAI Solidaritas Indonesia atau PSI sedang membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai sejak Selasa, 13 Mei 2025, hingga akhir Mei nanti. Sejumlah tokoh disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketua umum PSI, salah satunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengatakan semua kader bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum partai. Bahkan, PSI tidak menutup kemungkinan mantan presiden Jokowi ikut mendaftar sebagai bakal calon ketua umum PSI. “Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ucap Andy di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Mei 2025.

Andy menuturkan PSI membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa pun yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan partai. “Kami ingin membuka diri melalui momentum ini kepada masyarakat yang punya visi yang sama, misi yang sama, punya passion sama untuk melihat sebuah partai yang terbuka ini untuk bergabung bersama PSI,” ujarnya.

Masuknya nama mantan presiden Jokowi dalam bursa calon ketua umum PSI mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari Jokowi sendiri.

Jokowi: Masih dalam Kalkulasi

Jokowi mengatakan masih memperhitungkan apakah akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum PSI atau tidak. Pernyataan Jokowi itu menanggapi terbukanya peluang baginya untuk ikut bertarung dalam bursa calon ketua umum PSI, yang saat ini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

“Ya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujar Jokowi saat ditemui di Kota Solo pada Rabu, 14 Mei 2025.

Dia mengaku belum mendaftarkan diri karena menurutnya masa pendaftaran masih panjang. Dia pun mengaku tidak mengetahui apakah Kaesang juga akan mendaftar. “Masih panjang, sampai Juni seingat saya,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ihwal peluang bersaing dengan putra bungsunya, Jokowi sambil berkelakar mengatakan kemungkinan jika dia mendaftar, maka calon lain akan mundur. “Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar. Mungkin. Belum tahu peluangnya seperti apa karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting. One man one vote,” tuturnya.

Menurut Jokowi, dengan sistem one man one vote tersebut, seluruh anggota diberi hak memilih. Itulah yang membuatnya masih memperhitungkan peluang jika ikut mendaftar dalam bursa calon ketua umum PSI.

Mengenai apakah hal itu berarti PSI mengikuti gagasannya soal partai super terbuka, Jokowi mengaku tidak mengetahui persis yang mana yang diadopsi oleh PSI. “Ya kurang lebih seperti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan, partai super Tbk ya kurang lebih seperti itu,” ucapnya.

Jokowi Harus Punya KTA PSI untuk Jadi Calon Ketua Umum

Sekretaris Steering Committee Kongres PSI Benidiktus Papa mengatakan Jokowi harus memiliki kartu tanda anggota PSI terlebih dahulu apabila mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI. Beny, sapaan akrab Benidiktus Papa, menjelaskan Jokowi juga harus mendapatkan rekomendasi resmi dari lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI di provinsi dan 20 DPD di tingkat kabupaten/kota.

“Jadi, kalau Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI, maka beliau juga akan lebih dulu mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PSI karena itu syarat pendaftaran,” kata Beny kepada Tempo pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Dia mengatakan, sampai saat ini, belum ada permohonan pendaftaran sebagai anggota PSI dari Jokowi. Meski demikian, Beny mengungkapkan bergabungnya Jokowi ke partai akan menjadi kehormatan besar bagi seluruh kader. “Pak Jokowi ini adalah guru untuk partai PSI. Kehadiran beliau bersama Mas Kaesang itu akan menjadi perpaduan sempurna untuk partai,” ucapnya.

Djarot Saiful Hidayat: Sudah Dipecat dari PDIP, Silakan Saja

Ketua DPP Bidang Kaderisasi dan Ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat tidak mempersoalkan isu bahwa Jokowi menjadi salah satu calon kuat ketua umum PSI.

Dia mengatakan segala tindakan Jokowi menjadi kewenangan dan hak Presiden RI ke-7 itu. “Sudah dipecat dari PDIP, jadi silakan saja,” kata Djarot di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut dia, partai politik memiliki otonomi masing-masing yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dengan alasan apa pun. Dia menuturkan PDIP tidak ingin mencampuri urusan Jokowi dalam proses bergabung atau mencalonkan diri sebagai pimpinan PSI. “Sehingga, silakan saja kalau mau nyalon. Kami enggak mengurus itu. Kan dia juga bukan kader PDIP,” ujarnya.

Melalui Surat Keputusan Nomor 1649/KTPS/DPP/XII/2024 yang diumumkan pada 16 Desember lalu, PDIP resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan, terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, DPP PDIP tidak lagi memiliki hubungan dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi.

Relawan Kaji Ulang Posisi jika Jokowi Jadi Ketum PSI

Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi (Bara JP), Utje Gustaaf Patty mengatakan organisasinya akan mengkaji ulang posisinya apabila Jokowi menjadi ketua umum PSI.

Utje mengatakan Bara JP tidak masalah apabila Jokowi bergabung dengan partai politik. Sebab, kata dia, sewaktu di PDIP pun Jokowi hanya sebatas kader. Namun lain halnya apabila Jokowi menjadi ketua umum partai. Dia mengatakan Jokowi akan menjadi simbol politik apabila menjadi ketua umum partai. Posisi ini, kata Utje, akan membuat para relawan, terutama Bara JP, gamang.

“Begitu menjadi ketua umum, kami mesti mendefinisikan ulang. Karena kami selama ini kan independen. Nah seandainya Bapak (Jokowi) jadi ketua umum, kami pasti harus ikut menentukan sikap. Apakah secara individu ke sana atau organisasi ini melebur,” kata Utje saat dihubungi Tempo, Sabtu.

Utje mengatakan kelompok relawan akan gamang karena mayoritas relawan bukan partisan. Kendati Bara JP tidak ingin Jokowi menjadi ketua umum partai politik, Utje mengatakan mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah hak konstitusional Jokowi.

Adapun Sekretaris Jenderal Bara JP Relly Reagen mengatakan organisasinya meminta Jokowi tidak ikut bursa calon ketua umum PSI. Jokowi, kata dia, tidak perlu bergabung atau menjadi dewan pembina PSI karena dia sudah memiliki basis relawan yang cukup besar.

“Enggak usah lah. Lebih baik beliau duduk sebagai negarawan ya. Banyak simpatisan di luar partai atau di dalam partai lebih berharap Pak Jokowi posisinya duduk di tengah,” kata Reagen kepada Tempo, Sabtu.

Reagen bercerita pernah mengusulkan ke Jokowi agar relawan Bara JP membuat partai politik tiga bulan lalu. Alasannya, Bara JP sudah memiliki cabang di 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota, serta 17 negara. Namun Jokowi menolak. Dia mengatakan memiliki gagasan membuat partai super terbuka. Jokowi menjelaskan partai super terbuka yang dimaksud adalah di mana setiap anggota bisa memilih ketua umumnya.

“Kalau Pak Jokowi mau masuk sebagai ketua umum partai, ya partai baru sekalian yang super terbuka, yang memang doktrinnya bisa dibuat sebagaimana mestinya,” kata Reagen.