Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat: Gaji Setara UMR hingga Kontrak Khusus

TIM Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh rencananya akan merekrut guru dan murid pada April 2025. Rekrutmen itu sebagai persiapan pengoperasian sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mulai Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA. Namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Gus Ipul menyebutkan pihaknya sedang mematangkan petunjuk teknis (juknis) untuk tahap rekrutmen guru dan murid sekolah rakyat. Dia telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa, 8 April 2025, untuk memfinalkan draf juknis tersebut. “Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid, dan lainnya,” kata Mensos setelah apel pagi di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa.

Pihaknya juga sedang memetakan dan melakukan simulasi mengenai sasaran calon guru dan murid yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan sekolah rakyat.

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Perkiraan Gaji Guru Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mendiskusikan besaran gaji yang akan diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah rakyat. Menurut Mensos, sudah ada beberapa angka yang dipertimbangkan.

Dia membocorkan paling sedikit para pengajar akan mendapatkan gaji setara dengan upah minimum regional (UMR). “Saya belum berani menyebut angka, tapi sudah ada beberapa. Insyaallah akan kita sesuaikan dengan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” ujarnya di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.

ASN dan PPPK Jadi Prioritas untuk Guru di Sekolah Rakyat

Mensos mengatakan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum mendapatkan penempatan menjadi prioritas utama untuk mengajar di sekolah rakyat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema rekrutmen yang sedang dimatangkan di lintas kementerian menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.

Dia menyebutkan opsi pertama yang disarankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB)  adalah guru ASN dan PPPK yang belum dapat penempatan di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. “Kalau sudah tidak ada lagi, barulah opsi berikutnya adalah rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG),” kata Gus Ipul kepada Tempo, Kamis, 10 April 2025.

Gus Ipul menyebutkan, saat ini, pembahasan masih berada di tahap perumusan dan sinkronisasi regulasi antara Kemensos, Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Ini memang masih opsi. Keputusannya belum diambil. Tapi kami matangkan minggu-minggu ini agar segera bisa diluncurkan,” ujarnya.

Selain memprioritaskan guru ASN dan PPPK, pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan penempatan lulusan PPG tanpa status ASN untuk mengisi kekosongan di sekolah rakyat. Skemanya, kata dia, akan berbentuk kontrak kerja individu. Namun Mensos menekankan kebijakan ini masih menghadapi tantangan regulasi, terutama perihal larangan pengangkatan honorer. “Kami belum bisa bicara soal durasi kontrak ataupun detail teknisnya,” ujar Gus Ipul.

Guru Sekolah Rakyat Akan Dikontrak Khusus

Adapun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan guru-guru yang mengajar di sekolah rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (sekolah rakyat),” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers bersama Mensos di kantor Kemendikdasmen, dikutip dari keterangan resmi Kemensos, Rabu.

Mu’ti mengatakan, meski tak terikat ASN, syarat bagi guru yang akan direkrut harus telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran. “Yang pertama ia harus full-time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” katanya.

Penugasan kepala sekolah, kata dia, juga akan disesuaikan dengan jumlah murid di setiap lokasi. Dalam satu sekolah rakyat, bisa saja hanya memiliki satu kepala sekolah untuk tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. “Untuk BNBA (data nama berdasarkan alamat) dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik akan diserahkan pada 24 April,” ujarnya.

Sekolah Rakyat Butuh Lebih dari 1.000 Guru

Sebelumnya, Mensos mengatakan pemerintah butuh lebih dari 1.000 guru di 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi. Gus Ipul mengaku belum bisa memberi tahu angka pastinya, tetapi nantinya akan ada dua jenis guru, yaitu guru formal dan guru pendidikan karakter. 

Guru formal bakal mengajarkan mata pelajaran kepada siswa mulai pagi hingga sore hari, sedangkan guru pendidikan karakter bertugas membangun karakter siswa mulai sore sampai malam. “Seingat saya 700 itu guru formalnya, kemudian 300 itu guru pendidikan karakternya. Jadi 1.000 lebih, lah, ya. Belum lagi nanti ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah,” katanya lewat sambungan telepon pada Ahad, 6 April 2025.

Identifikasi telah dilakukan terhadap guru-guru di sekitar titik sekolah rakyat. Gus Ipul mengatakan rapat di antara para penanggung jawab sekolah rakyat masih berlangsung meski harus secara daring. “Sekarang baru diidentifikasi guru-guru yang di sekitar sekolah itu, siswa-siswa desil satu desil dua yang di sekitar situ. Terus dipotret lewat data-data,” kata Gus Ipul.

M. Rizki Yusrial, Dede Leni Mardianti, Nabila Azzahra, dan Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Pro Kontra atas Gagasan Indonesia Tampung Pengungsi Gaza