Warga Minta Menteri Hanif Dengar Keluhan Soal Dampak RDF Rorotan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengoperasikan Refuse Derived Fuel Plant atau RDF Rorotan di Jakarta Timur. Padahal, warga setempat tidak menginginkan adanya pengolahan sampah itu karena menimbulkan polusi udara.

Menanggapi itu, Forum Warga Peduli Kesehatan Tolak Pabrik Sampah RDF Rorotan menyebut Hanif tak mendengarkan aspirasi warga setempat. Apalagi sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sangat menyesalkan pak menteri tidak menghormati MoU antara warga dengan pihak pengelola RDF. MoU yang menyatakan bahwa RDF stop beroperasi karena menimbulkan dampak kesehatan,” kata Koordinator Forum Warga Peduli Kesehatan Tolak Pabrik Sampah RDF Rorotan Wahyu Andre Maryono dalam rilisnya, Selasa, 20 Mei 2025.

Wahyu mengatakan, penolakan warga terhadap RDF Plant Rorotan bukan tanpa alasan. Uji coba RDF berulang kali menunjukkan bahwa teknologi dan sistem yang digunakan tidak proven. Karenanya berulang kali menemui masalah dan menimbulkan health impact. “Terjadinya gangguan kesehatan (infeksi saluran pernapasan atas/ISPA) dan radang selaput mata sejumlah warga khususnya anak-anak,” kata Wahyu.

Untuk itu, Wahyu mendesak agar Menteri Lingkungan Hidup mendengarkan masukan dari warga terdampak RDF. Termasuk mendengar laporan dan masukan dari KPAI, WALHI, dan Greenpeace Indonesia soal keberadaan RDF Plant Rorotan dan dampaknya bagi kesehatan anak, dewasa, dan lingkungan. “Mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dapat memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara, yang meliputi hak terhadap akses informasi,” kata Wahyu.

Alih-alih memaksa pengoperasian RDF Plant Rorotan, ujar dia, Menteri Lingkungan Hidup sebaiknya segera menjalankan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2560 K/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 21 November 2023. Putusan ini sebagai hasil akhir dari gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) soal polusi udara di Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mempercepat pengoperasian RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara untuk menangani isu sampah di wilayah Jakarta. Dalam kunjungan ke RDF Rorotan di Jakarta Utara, Senin, 19 Mei 2025, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto yang mengatakan pihak ua menargetkan fasilitas tersebut akan mulai beroperasi secara penuh pada September tahun ini.

"Kemudian saya ingin disampaikan kepada yang terhormat Bapak Gubernur (DKI Jakarta) untuk mengoperasikan secepat-cepatnya," kata Menteri LH Hanif seperti dilansir Antara, Senin, 19 Mei 2025.

Dia meminta agar RDF Rorotan dapat mulai beroperasi paling lambat Juni, untuk membantu menyelesaikan 2.500 ton sampah yang dihasilkan di Jakarta Utara saja. Semakin lambat pengoperasiannya dia menyebut bahwa jumlah timbulan sampah yang dikirim ke TPST Bantergebang akan semakin banyak.

Secara khusus dia meminta penggunaan teknologi tepat guna yang memang dapat memastikan fasilitas itu dapat berjalan, tidak hanya menghilangkan bau dari operasi, tapi juga memastikan tidak ada polutan dioksin furan yang berbahaya bagi kesehatan. "Pertama, segera tentukan teknologi yang proven untuk menangani masalah bau," tutur Hanif.