Antara Temuan Komnas HAM dan Janji TNI dalam Ledakan Amunisi di Garut

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memeriksa kasus ledakan dalam pemusnahan amunisi afkir milik TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada 12 Mei 2025, memberikan sejumlah rekomendasi.

Di antara rekomendasi tersebut adalah penutupan lokasi peledakan tersebut secara permanen dan masyarakat sipil yang dilibatkan harus mempunyai latar pendidikan bersertifikat terkait pemusnahan amunisi.

Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan bahwa lokasi pemusnahan amunisi tersebut berada di kawasan konservasi sumber daya alam berdasarkan Izin Penggunaan Tanah Kawasan Hutan seluas 4 hektare, dengan cara pinjam pakai pada tahun 1986 oleh Menteri Kehutanan.

"Sebenarnya sudah pernah ada usulan agar lokasi peledakan amunisi afkir milik TNI dipindah ke lokasi lain dan lahan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai kawasan konservasi," ucap Uli dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.

Apabila tidak ditutup, Komnas HAM khawatir ekosistem lain di kawasan konservasi itu bisa terganggu, terutama pasca ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Tak hanya berada di kawasan konservasi, Komnas HAM juga menemukan bahwa lokasi pemusnahan amunisi tersebut cukup dekat dengan pemukiman warga, yaitu radius 2 sampai 3 kilometer, hingga menyebabkan kerusakan pada jendela rumah terutama yang terbuat dari unsur kaca.

Dalam kegiatan pemusnahan gelombang pertama, disebutkan bahwa terjadi kerusakan pada dua rumah dan satu kubah masjid, sedangkan dalam kegiatan pemusnahan gelombang kedua terjadi kerusakan jendela kaca enam rumah warga.

"Lazimnya, kerusakan tersebut langsung didata dan diganti rugi oleh pihak TNI," katanya.

Selain itu, Uli menambahkan bahwa rutinitas pemusnahan amunisi selama ini kerap menyebabkan sebagian anak mengalami rasa takut setiap mendengar dentuman dan getaran dampak dari pemusnahan amunisi apkir tersebut.

Tentang pelibatan masyarakat sipil, Uli Parulian mengatakan berdasarkan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memang terdapat ruang pelibatan pihak lain dalam kegiatan pemusnahan amunisi, tetapi dengan syarat keahlian spesifik atau kompetensi tertentu.

"Sementara para pekerja dalam kasus ledakan amunisi di Garut diajarkan atau belajar secara otodidak bertahun-tahun, tidak melalui proses pendidikan atau pelatihan yang tersertifikasi," katanya.

Maka dari itu, ia berharap Panglima TNI melakukan langkah evaluatif secara keseluruhan untuk memastikan tidak adanya lagi pelibatan masyarakat sipil seperti yang terjadi di Garut.

Ledakan di Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara itu mengakibatkan 13 orang meninggal, empat orang di antaranya anggota TNI dan tujuh korban lainnya warga sipil.

"Memang ini jadi masukan buat kita, SOP-nya nanti kita ubah," kata Agus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025, seusai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI untuk membahas sejumlah isu strategis, yang salah satunya adalah soal insiden ledakan amunisi di Garut.

Agus mengatakan revisi tersebut demi keselamatan personel dan mencegah terulangnya kejadian serupa pada masa mendatang. "Supaya personel yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kami koreksi ke dalam, semoga tidak akan terjadi," ujarnya.

Agus juga mengatakan bahwa pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, sudah sesuai dengan prosedur.

"Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP," kata Agus.

Ia mengatakan, proses pemusnahan amunisi tersebut telah melewati sejumlah tahapan dan pelaksanaannya dilaporkan mulai dari satuan pengguna amunisi, Slog Kodam, Slog TNI hingga Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Maruli menjelaskan awalnya Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, dipilih menjadi lokasi pemusnahan amunisi sejak tahun 1985 karena lokasinya yang jauh dari permukiman masyarakat.

Namun perkembangan pembangunan membuat permukiman warga menjadi kian dekat dengan lokasi pemusnahan amunisi dan makin banyak warga di sekitar lokasi yang membantu pekerjaan seperti memasak dan bersih-bersih.

"Iya jadinya begitu, dulunya kan masak-masak, dibayar honor. Jadi dulunya bersih-bersih, tidak sampai mengantar, Inilah keteledoran-keteledoran yang kita tetap akan evaluasi," kata Maruli di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Namun Maruli menilai Desa Sagara di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, tetap bisa digunakan sebagai lokasi pemusnahan amunisi. Mengingat ledakan yang memakan korban jiwa beberapa waktu lalu adalah insiden pertama yang terjadi sejak Cibalong dipilih sebagai lokasi pemusnahan amunisi pada 1985.

"Bisa (tetap di Desa Sagara), enggak ada masalah sebenarnya, itu kan sudah dari sejak tahun 1985. Jadi sebenarnya ini baru sekali ini namanya peledakan yang mengakibatkan risiko setelah lebih dari berapa tahun berarti, lebih dari 35 tahun. Jadi sebetulnya bisa kita evaluasi," ujarnya.

Dia pun mengatakan, pihak TNI ke depannya akan memastikan tidak ada lagi warga sipil yang diperbolehkan berada di sekitar lokasi pemusnahan amunisi.

"Itu bisa (steril dari masyarakat sipil), itu sangat mudah sebenarnya Mungkin karena dulu menganggap biasa, rutin, enggak ada masalah, itulah yang membuat, tadinya dia jauh mulai ikut masuk," kata Maruli.