Hadapi Kebijakan Trump, Prabowo Diskusi dengan Sejumlah Negara ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin empat negara anggota ASEAN berkomunikasi melalui sambungan telepon membahas respons terhadap kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

Prabowo bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Informasi tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram _@anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu, 5 April 2025.

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram _@anwaribrahim_my.

Dia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar pada pekan depan akan menindaklanjuti pembicaraan mengenai solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

"Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," kata dia.

Adapun tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sebelumnya menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dan menghadapi gejolak global yang salah satunya akibat kebijakan tarif barang-barang impor yang baru diumumkan oleh Pemerintah Amerika Serikat Donald Trump.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno menyatakan tiga langkah itu meliputi: memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

"Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," kata Noudhy dalam keterangan resmi, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 3 April 2025.

Dengan tiga kebijakan itu, kata Noudhy, diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, pemerintah yakin mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global.

Kebijakan pertama Presiden Prabowo berupa perluasan mitra dagang Indonesia, kata Noudhy, sudah dilakukan sejak pekan pertama sejak dilantik. "Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional," ucapnya.

Keanggotaan Indonesia di BRICS ini, kata Noudhy, memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Berikutnya, langkah kedua yang dijalankan Presiden Prabowo yaitu mempercepat hilirisasi sumber daya alam. "Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri," ucap Noudhy.

Adapun salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

"Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan," kata Noudhy.

Selanjutnya, langkah ketiga yang diambil ialah memperkuat daya beli dalam negeri melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. "Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025," ucap Noudhy.

Tak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

Noudhy menjelaskan upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. "Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini.