Hamas akan Bebaskan Sandera jika Israel Hentikan Perang Gaza

TEMPO.CO, Jakarta -Seorang pejabat senior Hamas mengatakan pada Senin 14 April 2025 bahwa kelompok pejuang Palestina tersebut siap membebaskan semua sandera Israel. Seperti dilansir Arab News, Taher Al-Nunu mengatakan bahwa hal itu dengan imbalan "pertukaran tahanan yang serius" dan menjamin bahwa Israel akan mengakhiri perang di Gaza.

Hamas terlibat dalam negosiasi di Kairo dengan mediator dari Mesir dan Qatar – dua negara yang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menengahi gencatan senjata di wilayah yang terkepung tersebut.

"Kami siap membebaskan semua tawanan Israel dengan imbalan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius, diakhirinya perang, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan masuknya bantuan kemanusiaan," kata Taher Al-Nunu, seorang pejabat senior Hamas.

Namun, ia menuduh Israel menghalangi kemajuan menuju gencatan senjata. "Masalahnya bukan jumlah tawanan," kata Nunu, "melainkan pendudukan (Israel) mengingkari komitmennya, menghalangi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan perang."

“Karena itu, Hamas menekankan perlunya jaminan untuk memaksa pendudukan (Israel) menegakkan perjanjian tersebut,” imbuhnya.

Situs berita Israel Ynet melaporkan pada hari ini bahwa sebuah proposal baru telah diajukan kepada Hamas.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kelompok tersebut akan membebaskan 10 sandera hidup sebagai imbalan atas jaminan AS bahwa Israel akan memasuki negosiasi untuk fase kedua gencatan senjata.

Fase pertama gencatan senjata, yang dimulai pada 19 Januari dan mencakup beberapa pertukaran sandera-tahanan, berlangsung selama dua bulan sebelum bubar.

Upaya menuju gencatan senjata baru telah terhenti, diklaim karena perselisihan mengenai jumlah sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas. Dalih itu menjadi alasan Israel untuk melanggar gencatan senjata pada 18 Maret.

Sementara itu, Nunu mengatakan bahwa Hamas tidak akan melucuti senjata, sebuah syarat utama yang telah ditetapkan Israel untuk mengakhiri perang.

“Senjata perlawanan tidak dapat dinegosiasikan,” kata Nunu.

Politisi oposisi Israel, mantan pejabat militer, dan keluarga tawanan menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melancarkan perang untuk kepentingan politiknya sendiri.

Sementara beberapa anggota kabinet Netanyahu menyerukan migrasi sukarela warga Palestina dari Gaza, yang menurut para aktivis hak asasi manusia adalah eufemisme untuk pembersihan etnis.

Genosida di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Serangan itu mengakibatkan tewasnya 1.218 orang berdasarkan angka resmi Israel. Namun, mantan menteri pertahanan Israel Yoav Gallant mengakui sejumlah korban tewas pada hari itu dibunuh oleh militer Israel berdasar Arahan Hannibal, yang melarang warga Israel diculik dalam kondisi hidup.

Militan juga menyandera 251 orang, 58 di antaranya masih ditahan di Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada Ahad bahwa sedikitnya 1.574 warga Palestina telah tewas sejak 18 Maret, ketika gencatan senjata berakhir. Sehingga jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak genosida Gaza dimulai menjadi 50.944 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.