SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang memotong anggaran transfer ke daerah di tengah situasi global yang tidak menentu. Ia menilai hal tersebut justru menyebabkan berbagai wilayah mengalami kesulitan besar.
"Terutama untuk daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur serta daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang kondisinya kini semakin parah," kata Hasto di Yogyakarta, Kamis, 9 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Hasto, pemangkasan anggaran tersebut perlu dievaluasi. Ia menilai pemerintah pusat seharusnya mendorong pemerintah daerah agar punya kemampuan memperkuat daya tahan perekonomian di daerah.
Lebih jauh Hasto menyinggung instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya rekonsolidasi fiskal nasional untuk memperkuat daya tahan daerah dalam menghadapi krisis multidimensi saat ini. Instruksi itu disampaikan Megawati tiga hari usai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 lalu.
"Dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah seharusnya mengevaluasi kebijakan pemotongan dana transfer tersebut agar daerah tetap memiliki kemampuan menjaga ketahanan ekonomi lokalnya," ujar Hasto.
Ia lalu merujuk pada pengalaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004 yang menyelesaikan krisis multidimensi hingga melunasi utang IMF melalui manajemen prioritas yang ketat.
Pemerintah pusat, menurut Hasto, harus segera menjalankan langkah-langkah strategis ketimbang melakukan efisiensi secara ekstrem lewat pemangkasan anggaran daerah. Seperti menciptakan hukum yang berkeadilan untuk menarik investasi, menyelesaikan masalah kepastian tanah, serta menyederhanakan birokrasi perizinan demi meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan alokasi untuk daerah.
PDI Perjuangan lebih mengusulkan kebijakan fiscal resilience atau ketahanan fiskal pada pemerintah pusat dan daerah. "Kita harus menyiapkan segala sesuatunya secara progresif, termasuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengubahnya menjadi pengeluaran produktif agar daya tahan ekonomi tetap terjaga," ujar Hasto.
Di sisi lain, PDI Perjuangan menilai inovasi daerah tetap bisa menjadi solusi di tengah pemangkasan anggaran pusat, seperti yang dilakukan di Kota Yogyakarta. "Wali Kota Yogyakarta (Hasto Wardoyo) mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai Rp 1 triliun untuk pertama kalinya," ucapnya. "Hal ini juga terlihat di Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno yang mendongkrak PAD melalui cara kreatif tanpa membebani rakyat."
Gagasan-gagasan inovatif para kepala daerah itu, kata Hasto, yang harus terus dijaga.
Dalam kesempatan ini, Hasto juga ikut merespons kecemasan masyarakat soal potensi kenaikan harga BBM dan ketidakpastian diplomasi luar negeri. Ia lalu menginstruksikan seluruh kader dan kepala daerah untuk fokus memastikan masyarakat tak makin terbebani.
"Kami juga mendorong gerakan menanam sepuluh tanaman pendamping beras seperti singkong dan umbi-umbian sebagai langkah antisipasi krisis pangan dampak perang," ujar Hasto.
Ia menekankan bahwa inti dari menghadapi krisis adalah mengutamakan kemampuan produksi rakyat dan memastikan pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memfasilitasi pergerakan ekonomi di wilayahnya masing-masing.
