Kementerian HAM Siapkan Kebijakan Pemulangan Pengungsi Nduga

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Kamis, 17 April 2025. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo mengatakan, sejumlah hal yang ditemukan dalam kunjungan itu akan menjadi bahan bagi lembaganya dalam membuat kebijakan. 

Nicholay berharap, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi atas masalah di Nduga dan Papua. Salah satu temuan yang menjadi fokus lembaganya yaitu kepastian rasa aman bagi masyarakat untuk sesegera mungkin kembali ke rumah masing-masing. “Apalagi ditemukan anak-anak yang masih bersekolah namun harus hidup di pengungsian. Tentu itu akan menjadi perhatian,” ujar Nicholay dalam keterangan resmi Kementerian HAM pada Jumat, 18 April 2025.

Menurut dia, permasalahan Papua sangat kompleks. Meski begitu, masalah itu dapat diselesaikan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan. Nicholay mendorong solusi terbaik masalah Papua adalah rekonsiliasi dan upaya-upaya perdamaian. 

Selain itu, kata dia, pentingnya pengawasan dalam penanganan pengungsi oleh pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil. Dia tidak ingin tata kelola penanganan terhadap pengungsi dilakukan buruk. 

Ribuan masyarakat Nduga mengungsi ke beberapa wilayah Papua akibat konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan Tentara Nasional Indonesia sejak 2018. Mereka mengungsi di beberapa daerah di antaranya di Wamena, Timika, Jayapura, Lanni Jaya, Intan Jaya, dan Nabire. 

Dewan Gereja Papua mencatat lebih dari 70.000 jiwa mengungsi akibat konflik bersenjata per Desember 2024. Mereka berasal dari wilayah konflik bersenjata seperti Kabupaten Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang (Kiwirok dan Oksop), Intan jaya, Yahukimo, Kabupaten Puncak dan beberapa tempat lainnya.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo sebelumnya mengatakan, akan memulangkan ribuan pengungsi Nduga, Papua Pegunungan, yang tersebar di sejumlah wilayah Papua. Pemulangan itu sudah masuk programnya sebagai gubernur yang baru saja terpilih. "Kami akan pulangkan pengungsi ke Nduga," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2025.

John mengatakan, kawasan Nduga saat ini masih masuk daerah konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI Polri. Dia menegaskan akan melakukan berbagai langkah untuk mengakhiri konflik. Namun, dia tidak memerinci langkah yang dimaksud. 

Ditanya langkah-langkah yang akan dilakukan, John menegaskan akan melakukan sejumlah pendekatan untuk mengakhiri konflik. "Kami akan lakukan dengan cara kami. Kami akan lakukan pendekatan-pendekatan," ujar dia.