KEPALA Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mewanti-wanti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak hanya mengejar target jumlah makanan yang disalurkan. Dudung menegaskan dapur penyedia makan bergizi gratis atau MBG semestinya memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.
Dudung menyampaikan ini seusai inspeksi mendadak atau sidak ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur penyedia makan bergizi gratis di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Dudung dikutip dari keterangan tertulis.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tak hanya itu, Dudung juga memperingatkan bahwa pembiayaan MBG berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek unggulan Prabowo tersebut harus dipertanggungjawabkan secara benar. Dudung meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak lainnya, untuk tidak menjadikan program MBG semata-mata sebagai ladang bisnis.
“Kalau ada keuntungan, ya, wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tutur Dudung.
Adapun dalam sidak kedua dapur MBG di Jakarta Barat hari ini, Dudung melihat kondisi yang dinilai tidak sesuai standar. Hal ini di antaranya area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, hingga ruangan dapur yang panas.
Selain itu, Dudung mendapati area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur. Dudung mengatakan, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Maka dari itu, ia meminta agar SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Dudung.
Eks Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta ini menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Bagi Dudung, yang paling penting adalah memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” kata dia.
KSP, tutur Dudung, telah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. “Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar di-suspend saja,” ujarnya.
