MARKAS Besar Kepolisian RI atau Polri menyatakan akan memperkuat perspektif hak asasi manusia (HAM) bagi calon perwira dan para taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menyatakan pendidikan kepolisian akan meminimalisir unsur militeristis.
Johnny mengatakan sejak reformasi 1998, polisi telah mengevaluasi doktrin dan proses pendidikan untuk mencetak polisi sipil. Menurutnya, pengetahuan tentang HAM telah masuk kurikulum pendidikan namun akan diperkuat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kultur budaya polisi sipil inilah yang kemudian ditanamkan, bukan sekarang, sejak reformasi di 98 ketika polisi dipisahkan peran antara kawan-kawan TNI dan polisi. Saat ini itu sedang diperkuat," kata Johnny di Markas Besar Polri pada Selasa, 7 April 2026.
Johnny mengatakan, pendidikan kepolisian berupaya meminimalisir dan mengeliminasi budaya kekerasan dalam relasi senior dengan junior. Namun, kata dia, budaya hierarki komando dan disiplin merupakan ciri khas pendidikan kepolisian. "Disiplin, hierarki, tidak selamanya militer," kata dia.
Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Andi Rian R. Djajadi sebelumnya mengakui pendidikan kepolisian masih terlalu militeristis. Lemdiklat Polri, katanya, akan mencari benchmark di negara lain bagaimana pendidikan dasar seorang Bhayangkara yang benar.
“Tidak lagi bawa-bawa senjata, ransel diisi batu bata, diisi pasir," kata Andi dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada Kamis, 2 April 2026.
Andi mengatakan, salah satu permasalahan kekerasan berulang berakar dari kurikulum yang masih terlalu militeristis. Menurutnya, saat ini Lemdiklat Polri tidak hanya menghukum, tapi juga membedah siklus kekerasan berulang. “Akar masalah ditopang residu kurikulum militeristis yang terlalu dominan fisik," ujar dia.
Selain itu, Andi menuturkan masih banyak terjadi kekerasan berkedok pembinaan disiplin dan juga senioritas kaku berupa kode bungkam atau code of silence. Dia juga menyoroti kurangnya pelatihan anti-kekerasan pada staf pengasuh pendidikan kepolisian.
