INFO TEMPO – Memiliki rumah layak huni masih menjadi tantangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbatasan dana dan akses pembiayaan membuat banyak warga harus bertahan di rumah tidak layak huni.
Menjawab persoalan tersebut, bank bjb meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Jawa Barat. Peluncuran ini digelar bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis, 13 April 2026.
Program ini menjadi bagian dari kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui BSPS, pemerintah mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program pembiayaan perumahan tidak hanya berfungsi menyediakan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga mengapresiasi komitmen bank bjb dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan.
Di lapangan, manfaat program ini mulai dirasakan pelaku usaha. Alan, pengusaha toko bahan bangunan di Soreang, mengaku proses pengajuan kredit di bank bjb berjalan cepat dan komunikatif. “Alhamdulillah prosesnya cepat dan komunikasinya enak,” ujarnya.
Pengusaha lain, Fitriah, juga tengah mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Ia menyebut dukungan bank bjb membuka peluang ekspansi usaha keluarga yang sebelumnya telah memanfaatkan kredit perbankan. “Saya sedang proses pengajuan KPP Rp 1 miliar. Orang tua saya juga nasabah yang dibiayai kredit dari bank bjb. Usahanya kini berkembang hingga punya 14 kamar kontrakan,” katanya.
Dalam forum ini bank bjb juga memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat. Materi disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, yang menjelaskan fungsi layanan itu dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan.
Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.
bank bjb juga mengenalkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT), yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha. Program ini telah berjalan sejak 2015 sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan UMKM.
Selain itu, bank daerah Jawa Barat-Banten itu juga membuka layanan konsultasi booth layanan informasi, sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi produk, maupun cara mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.
Dalam kegiatan ini, bank bjb mencatat pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon mencapai Rp 52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.
Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/KUR. (*)
