Sebanyak 6.110 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk di Sumut

TEMPO.CO, Medan - Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mempercepat pembentukan koperasi di desa dan kelurahan melalui musyawarah khusus. Sampai batas terakhir pelaksanaan musyawarah pada 31 Mei 2025, terbentuk 6.110 koperasi di desa dan kelurahan di 33 kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Naslindo Sirait mengatakan, pembentukan koperasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk menggerakkan dan memperkuat ekonomi desa melalui koperasi berbasis gotong royong. Gubernur juga menyampaikan Inpres tersebut saat rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota.

“Seluruhnya terbentuk Koperasi Merah Putih. Tidak ada desa dan kelurahan yang tidak memiliki koperasi,” kata Naslindo dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Juni 2025.

Pemprov Sumut dalam satu bulan ke depan mendorong koperasi segera mengesahkan badan hukumnya ke Kementerian Hukum dan menyiapkan koperasi percontohan. "Harapan Pak Gubernur, koperasi yang sudah dibentuk segera aktif. Operasional usahanya dijalankan dengan mengajak masyarakat menjadi anggota,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sumut mendukung percepatan pembentukan KDMP, program pemerintah pusat yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dana yang dikucurkan sekitar Rp 300 triliun, bakal membuat perputaran uang di tingkat desa dan kelurahan meningkat.

“Tidak main-main, Rp 300 triliun untuk seluruh KDMP. Dana tambahan yang akan berputar di desa. Kami optimis akan memberi dampak besar untuk perekonomian,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut M Armand Effendy Pohan usai mengikuti virtual Rakor Pengendalian Inflasi 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan KDMP butuh dukungan pemerintah daerah dari sisi anggaran. “Kabupaten, kota dan provinsi dapat mendukung percepatan pembentukan KDMP dalam bentuk pembiayaan dari pos biaya tidak terduga atau BTT,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, saat ini, Indonesia fokus dengan sistem perekonomian dari desa dan kelurahan. Lebih dari Rp 750 triliun akan masuk ke masyarakat tahun ini.

“Sebelumnya kami fokus pada infrastruktur, kemudian pada ketahanan pangan. Alhamdulillah, sekarang kita punya stok 3,7 juta ton. Langkah berikutnya yang sudah ketinggalan jauh, maksud saya, kami harus masuk ke pembangunan ekosistem ekonomi di pedesaan,” kata Zulkifli.

Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 71.262 Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah khusus desa hingga 30 Mei 2025. Adapun jumlah total desa di Indonesia adalah 83.944.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sebelumnya menyatakan sekitar 200 orang di desa yang menghadiri setiap forum tersebut. “Mereka melihat koperasi sebagai solusi konkret dalam mendorong ekonomi lokal dan menciptakan keadilan sosial,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 31 Mei 2025.

Ia mengatakan musyawarah itu merupakan momentum penting dalam pembentukan koperasi. Sebab, struktur pengurus utama koperasi akan ditentukan dalam forum tersebut. Adapun unsur masyarakat desa yang terlibat dalam musyawarah itu terdiri dari pemuda, perempuan, tokoh desa/kelurahan, tokoh adat, pemuka agama hingga perangkat organisasi lainnya.

Budi Arie juga meminta agar pembentukan koperasi tidak dilakukan secara asal-asalan. Seluruh rancangan dan konsep usaha koperasi dirumuskan juga perlu memperhatikan potensi bisnis lokal dan aspek kelayakan ekonomi. “Kita akan mempersiapkan mockup dan modelling untuk pengoperasian koperasi secara hati-hati, cermat, sesuai dengan potensi bisnis yang dimiliki oleh desa dan kelurahan.”

Ia menaruh harapan agar Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi agregator dan akselerator pembangunan ekonomi desa. “Pemerintah berharap keberadaan koperasi ini akan memperkuat struktur ekonomi nasional dari akar rumput,” tutur dia.