KEPALA Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur penyedia makan bergizi gratis di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Dalam sidak itu, Dudung melihat dua dapur tersebut tidak layak. Beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar di antaranya area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, hingga ruangan dapur yang panas.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Selain itu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mendapati area dapur kering, penyimpanan basah dan gudang kering yang masih bercampur. Dudung mengatakan, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan.
Maka dari itu, ia meminta agar SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat. “Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Dudung, dikutip dari keterangan tertulis Kantor Staf Presiden.
Ia menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Bagi Dudung, yang paling penting adalah memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” kata dia.
KSP, tutur Dudung, telah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. “Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar di-suspend saja,” ujarnya.
Menurut Dudung, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ucap Dudung.
