SIDANG kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan kembali digelar pada Ahad 12 April 2026. Ini setelah status darurat nasional yang diberlakukan selama perang dengan Iran resmi dicabut.
Keputusan ini disampaikan juru bicara pengadilan Israel pada Kamis, beberapa jam setelah status darurat dihentikan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam pernyataan resmi pengadilan, disebutkan bahwa dengan berakhirnya status darurat, sistem peradilan kembali berjalan normal.
“Dengan dicabutnya status darurat dan kembalinya sistem peradilan beroperasi, persidangan akan dilanjutkan seperti biasa,” demikian pernyataan tersebut, dilansir The New Arab.
Pengadilan juga menegaskan sidang akan berlangsung dari Ahad hingga Rabu setiap pekan.
Status Darurat Dicabut Usai Gencatan Senjata
Status darurat sebelumnya diberlakukan menyusul konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang memicu penutupan sekolah serta tempat kerja.
Iran melancarkan serangan rudal balistik dan drone ke Israel setelah serangan udara mendadak yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat pada 28 Februari.
Serangan tersebut diklaim bertujuan untuk mencegah Iran memperluas kekuatan militernya di luar negeri, menghentikan program nuklirnya, serta mendorong perubahan rezim.
Situasi mereda setelah tidak ada lagi laporan serangan rudal Iran sejak pukul 03.00 waktu setempat pada Rabu, yang kemudian diikuti kesepakatan gencatan senjata.
Meski demikian, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Serangan brutal Israel ke Libanon yang diklaim menargetkan kelompok Hizbollah dilaporkan berpotensi mengganggu gencatan senjata yang telah tercapai.
Persidangan Berlarut Sejak 2020
Menurut laporan Middle East Monitor, persidangan Netanyahu telah berlangsung sejak 2020 dan berulang kali mengalami penundaan karena kewajiban kenegaraan. Ia didakwa pada 2019 atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan setelah melalui penyelidikan panjang.
Netanyahu merupakan perdana menteri Israel pertama yang didakwa saat masih menjabat. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut. Jika terbukti bersalah, ia berpotensi menghadapi hukuman penjara.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Trump turut menyuarakan dukungan kepada Netanyahu dengan mendorong Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan. Trump menilai kewajiban hadir Netanyahu di pengadilan dapat mengganggu tugas pemerintahan.
Namun, kantor Herzog menyatakan bahwa proses pengampunan akan mengikuti prosedur standar.
Departemen pengampunan di Kementerian Kehakiman akan mengumpulkan berbagai pertimbangan sebelum diserahkan kepada penasihat hukum presiden untuk dirumuskan rekomendasi. Dalam praktiknya, pengampunan jarang diberikan saat persidangan masih berlangsung.
Kasus korupsi ini, ditambah serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023, disebut telah mempengaruhi posisi politik Netanyahu. Israel dijadwalkan menggelar pemilu pada Oktober mendatang, dan koalisi pemerintahannya diperkirakan menghadapi risiko kekalahan.
