TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom menilai ada kesengajaan dari pemerintah untuk mengirim prajurit militer ke wilayah konflik di Papua. Menurut dia, pasukan cadangan tentara itu kini menyamar sebagai pendulang emas.
Tak hanya pendulang emas, Sebby mengklaim bahwa para aparat sipil, guru, hingga tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah konflik di Papua bagian dari agen intelijen pemerintah Indonesia. "Mereka menyamar sebagai pekerja sipil untuk menyusup masuk," katanya dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebby mengklaim, memiliki bukti atas tudingannya tersebut. Satu-satunya bukti yang dipercaya kelompoknya, ujar dia, pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beberapa waktu lalu.
Jenderal bintang empat itu sempat mengatakan bahwa prajuritnya di Papua juga bertugas sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. " Pernyataan itu memberi kepastian bahwa semua orang pendatang di daerah konflik dengan profesi apa pun adalah anggota (militer). Titik," ucapnya.
Menurut dia, pernyataan itu bisa melegitimasi serangan yang dilakukan oleh kelompoknya kepada militer yang menyamar sebagai warga sipil di Papua. "Kami siap mengeksekusi mati siapa pun yang menyamar sebagai tukang ojek, pendulang emas, tukang bangunan di wilayah konflik," katanya.
Teranyar, kelompok bersenjata ini menyerang dan membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. OPM mengklaim korban tewas itu merupakan perajurit militer yang menyamar. Serangan itu dilakukan sejak 6 hingga 8 April 2025.
OPM juga tercatat pernah menyerang tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada akhir Maret lalu. Seorang guru dilaporkan tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi membantah klaim OPM tersebut. Dia mengatakan, pernyataan OPM itu sebagai propaganda untuk membenarkan aksi serangannya ke warga sipil.
"Propaganda itu merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka. OPM telah nyata-nyata melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil tak bersalah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 April 2025.