Airlangga Mulai Bahas Pembentukan Satgas PHK

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah kementerian di kantornya hari ini, Senin, 14 April 2025. Selain membahas persiapan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, Airlangga juga mendikusikan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK).

Pembahasan tersebut, kata Airlangga, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami sudah membahas apa yang diarahkan Bapak Presiden. Yang pertama, satgas terkait dengan PHK dan juga kesempatan kerja, ini sedang dimatangkan.” ucap Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 14 Februari 2025.

Rapat dilakukan bersama kementerian di bawah koordinasinya, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Airlangga memaparkan rapat juga membahas rencana pembentukan satgas deregulasi.

Deregulasi terkait kebijakan kuota impor hingga pelonggaran aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Rencana-rencana tersebut, menurut Airlangga, berjalan secara paralel. "Dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan (kebijakan satgas PHK dan deregulasi), kita cari low-hanging fruit dalam bentuk paket-paket," ucapnya.

Ancaman pemutusan hubungan kerja dikhawatirkan oleh kelompok buruh setelah adanya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat diterbitkan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan berdasarkan kalkulasi KSPI dalam 3 bulan ke depan di industri-industri serikat buruh, lebih dari 50 ribu buruh terancam pemutusan hubungan kerja.

Sehingga, Said Iqbal mengusulkan, pemerintah segera membentuk satgas PHK. “Dengan demikian, satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bilamana ada potensi PHK dan apa langkahnya. Satgas juga mengeliminasi potensi pemogokan bilamana terjadi PHK dan hak-hak buruh tak dibayar,” katanya dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa, 8 April 2025.