MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Ia mengatakan keputusan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas harga karena pasokan energi nasional masih aman.
“Saya sampaikan kepada publik, bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan bapak presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” kata Bahlil dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 17 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Bahlil mengklaim kebijakan ini masih aman dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebab, kata dia, harga minyak mentah Indonesia berada di bawah asumsi APBN, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menahan harga BBM subsidi.
“Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar. Jadi kita itu baru split 7 dolar,” kata dia.
Meski demikian, Bahlil mengakui kebutuhan impor BBM masih tinggi. Konsumsi nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Pemerintah pun masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk menutup kebutuhan tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM. Ini sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Lamhot mengatakan kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun kondisi fiskal ke depan memerlukan langkah adaptif untuk menjaga stabilitas anggaran negara. Sebab, Indonesia selama ini mengimpor minyak mengikuti harga acuan yang berlaku secara global.
"Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur," kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 4 April 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan lonjakan harga minyak dunia yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berpotensi membebani anggaran secara signifikan.
Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp 6 triliun. Dengan demikian, lonjakan sampai 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.
Lamhot menambahkan kenaikan harga minyak dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global seperti di Selat Hormuz. Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan penyesuaian harga BBM perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.
"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.
