PEMERINTAH tengah memulai pembahasan soal menekan ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG). Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6-1,7 juta ton, sehingga sekitar 7 juta ton masih harus dipenuhi melalui impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah terus mengkaji sejumlah alternatif substitusi, di antaranya melalui pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah dan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Bahlil, CNG menjadi salah satu opsi strategis karena memanfaatkan gas C1 dan C2 yang produksinya cukup besar di dalam negeri. Dengan demikian, dapat memperkuat pemanfaatan gas domestik sekaligus menekan ketergantungan impor LPG. Selain itu, pemanfaatannya juga dinilai lebih efisien karena dapat digunakan untuk hotel, restoran, hingga SPBG yang sebagian telah berjalan saat ini.
"Sekarang lagi dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi dan ini salah satu alternatif terbaik untuk mendorong agar kemandirian energi di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," kata Bahlil, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 28 April 2026.
Lebih lanjut, Bahlil Lahadalia menyampaikan kondisi pasokan energi nasional tetap terjaga dengan kualitas BBM nasional, baik solar maupun bensin, berada di atas standar minimum nasional. "Jadi Alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian, geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil," kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga memastikan stok minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang (refinery) nasional tetap aman dan berada di atas batas minimum nasional, sehingga kondisi pasokan energi nasional secara keseluruhan relatif tidak mengalami kendala.
Ia melanjutkan pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi potensi krisis energi global, mulai dari optimalisasi lifting migas, penguatan program biodiesel B50 untuk menekan impor solar, hingga pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol melalui E20. "Itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang," tutur Bahlil.
Untuk mendukung implementasi B50, Kementerian ESDM saat ini terus melaksanakan uji jalan pada berbagai sektor pengguna. Salah satu uji jalannya ialah pada lokomotif kereta api sebagai bagian dari kesiapan mandatori biodiesel B50.
