BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong optimalisasi pemanfaatan compressed natural gas (CNG) serta percepatan pengembangan mini-liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif energi rumah tangga.
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan langkah itu akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut dia, optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan membuka lebih banyak pilihan energi bagi masyarakat selain LPG.
"Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan CNG dan LNG," kata Fathul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.
Dia mengatakan pilihan energi itu juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih dan efisien.
Menurut Fathul, kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi yang membebani fiskal negara dan memicu tingginya ketergantungan impor. Saat ini, impor LPG Indonesia telah mencapai 81 persen dari total kebutuhan masyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga mencapai 350 ribu sambungan rumah (SR) pada 2029.
Untuk mengejar target tersebut, BPH Migas menilai diperlukan akselerasi regulasi stasiun induk CNG dan terminal mini-LNG agar investasi dapat lebih cepat masuk.
Selain itu, model pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Indonesia timur yang memiliki tantangan geografis.
"Untuk memperluas jangkauan jargas (jaringan gas bumi) menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) menjadi stasiun induk (mother station). Sedangkan, untuk penyaluran penyaluran jargas nonpipa dapat menggunakan mini-LNG," ujar dia.
