DPRD Kota Bogor Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan

Info Event — Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mengevaluasi anggaran Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 7 Januari lalu.  Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan.

Menurutnya, evaluasi ini menjadi bagian strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bogor.

Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran. "Kami menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik," ujar Fajar.

Iklan

Selain evaluasi anggaran, rapat kerja juga membahas pelaksanaan SPMB yang telah berjalan. Komisi IV mencermati berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan untuk terus melakukan penyempurnaan sistem SPMB agar pelaksanaannya semakin objektif, adil, dan akuntabel.

Ketua Komisi IV menegaskan masukan dan catatan dari DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di Kota Bogor. “Kami berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik,” katanya.

Hasil rapat ini akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya sektor pendidikan.(*)