Fahri Hamzah Sebut Prioritas Presiden Prabowo Bukan MBG tapi Program Perumahan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto bukan makan bergizi gratis alias MBG, melainkan program perumahan.

“Perumahan itu nomor satu. Perumahan memiliki efek paling dahsyat kepada rakyat kalau benar meng-address kebijakannya,” kata Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin, 21 April 2025.

Dalam program perumahan, Fahri mengatakan, Kementerian PKP mengemban tiga mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memberantas kemiskinan. Kedua, menyerap tenaga kerja dari daerah hingga ke pusat. “Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya banyak pekerjaan baru, terutama di (program) renovasi kalau di daerah-daerah,” ungkapnya.

Mandat ketiga, ujar Fahri, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Seiring dengan target-target tersebut, barulah muncul angka 3 juta rumah yang diprogramkan kepala negara dan menjadi janji kampanye Pilpres 2024.

Lebih lanjut, politikus Partai Gelora itu mengklaim program 3 juta rumah yang diuraikan dalam program satu juta rumah di perkotaan, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di pesisir, menarik investasi. Menurut dia, banyak lembaga donor yang ingin berkontribusi dalam program ini. Peluang investasi itu pun tidak hanya berasal dari dalam tetapi luar negeri.

Akan tetapi, Fahri mengakui ada persoalan dalam merealisasikan program tersebut. Sebab, menurut dia, ada persoalan gap antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pembantunya. Prabowo, Fahri menilai, merupakan sosok pemimpin yang mewah, sosok yang berwibawa, dan berasal dari keluarga yang mengerti persoalan bangsa dan negara.

“Makanya kalau teman-teman menemukan ada penerjemahan-penerjemahan oleh anak buahnya kurang, mohon sabar dikit, lah. Memang jaraknya agak tinggi. Presiden kita ini terlalu mewah,” kata Fahri di hadapan para pengembang perumahan APERSI.

Sebelumnya, program perumahan Kementerian PKP memang sempat dikeluhkan pengembang perumahan. Salah satunya karena tidak ada roadmap atau peta jalan yang dirilis.

Tanpa roadmap, Ketua Umum Apersi Junaedi Abdillah mengatakan pengembang belum mengetahui rumusan program pembangunan rumah di desa, kota, dan pesisir, berikut aturan dan ketentuannya. Walhasil, Apersi belum bisa ambil peran yang tepat dalam program tersebut.

“Kami bekerja belum jelas. Tidak ada acuan,” kata Junaidi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.

Belum terbitnya roadmap program 3 juta rumah juga pernah menjadi sorotan Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Terlebih, sejak awal Nirwono sudah mengingatkan agar rencana induk program 3 juta rumah dimatangkan agar program ini terealisasi. Menurut dia, rencana induk diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang program 3 juta rumah, terutama antara pemerintah pusat dengan daerah.

Pilihan Editor:  Sumbangan Aguan dalam Proyek Tiga Juta Rumah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini