TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut program 3 juta rumah baru bisa berjalan optimal pada 2026. Pasalnya, tahun ini Kementerian PKP masih terkendala soal anggaran.
Fahri menjelaskan, anggaran yang berlaku di 2025 merupakan anggaran yang disahkan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, Prabowo baru akan mengesahkan anggaran pemerintahannya 16 Agustus tahun ini. “Karena sebenarnya seluruh program Pak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026,” kata Fahri di sela kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 29 April 2025.
Berdasarkan APBN 2025, Fahri menuturkan, program renovasi rumah tidak layak hanya dialokasikan Rp 850 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut hanya mampu merenovasi setidaknya 35 ribu unit rumah. “Jadi, sekali lagi, karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di Zaman Pak Jokowi, maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait (program) 3 juta rumah,” ujar Fahri.
Oleh karena itu, Fahri berharap kepala negara bisa menjabarkan seluruh rencana pemerintah di tahun 2026 saat pidato anggaran pada 16 Agustus 2025. “Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden itu sudah bisa dieksekusi secara massif,” ucap Politukus Partai Gelora itu.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian PKP tahun anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp 3,4 triliun pada 13 Februari 2025. Anggaran ini menyusut dari pagu awal senilai Rp 5,27 triliun karena Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi.
Saat anggaran masih Rp 5,27 triliun pun Kementerian PKP memberi sinyal bahwa APBN tidak mampu untuk merealisasikan program 3 juta rumah. “Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun 257 ribu rumah,” kata Ara, dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 15 Desember 2024.
Ara berupaya menjajaki peluuang kerja sama dengan Bank Dunia. Saat itu, Ara mengatakan perlu langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan demi mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun.
Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan program 3 juta rumah bisa direalisasikan dengan melibatkan sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, hingga bisnis internasional. Adapun dukungan yang bisa diberikan World Bank selain berupa pinjaman, kata Carolyn, adalah kerja-kerja analistis. Hal itu yang nantinya menjadi upaya menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data. Mulai dari pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.
Pilihan editor: LPPOM MUI Beberkan Hasil Audit Marshmallow yang Diduga Mengandung Babi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini