Hampir 2 Ribu CASN Mundur, Puan: Sistem Rekrutmen Harus Beradaptasi dengan Zaman

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 1.967 calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 memilih mengundurkan diri usai dinyatakan lolos. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan bahwa fenomena itu menunjukkan adanya celah kekurangan dari proses rekrutmen yang dilakukan selama ini.

Dia mengatakan perlu adanya evaluasi secara menyeluruh dari pemerintah perihal sistem rekrutmen CASN. Puan menyatakan pemerintah sudah seharusnya melakukan rekrutmen yang menyesuaikan perkembangan zaman.

"Kalau masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur," kata Puan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 26 April 2025.

Menurut dia, penyusunan formasi dan penempatan akhir harus direncanakan dengan matang dan strategis. Dia mengatakan, fenomena mundurnya ribuan CASN akan menjadi perhatian serius dari legislatif.

Dia mengkhawatirkan bila sistem rekrutmen ASN tidak dievaluasi, dapat berpengaruh pada pelayanan publik. "Kami tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi," ucap politikus PDIP ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sebanyak 1.967 CASN mengundurkan diri. Dia menyebut jumlah itu bagian dari 12 persen optimalisasi secara nasional sebanyak 16.167 orang.

“Yang banyak mengundurkan sesungguhnya hasil optimalisasi,” kata Zudan dalam rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 22 April 2025. 

Optimalisasi merupakan kebijakan pemerintah agar tidak terjadi formasi yang kosong. Misalnya, jika dalam satu posisi tidak ada yang melamar, maka sang calon bisa mengisi kekosongan ini meski tidak lolos sesuai target awal. 

“Semua optimalisasi berbasis sistem, mendorong ke formasi yang masih kosong. Menjadi lulus karena formasi kosong," kata Zudan. 

Dari 1.967 CASN yang mundur, sebanyak 640 orang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian, disusul Kementerian Kesehatan 575 orang, Kementerian Komunikasi dan Informatika 154 orang, Badan Pengawas Pemilihan Umum 131 orang, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 121 orang. 

Zudan merinci, sebanyak 1.285 orang mundur karena penempatan jauh dari domisili, 320 orang terkendala izin orang tua, 156 kendala kondisi kesehatan orang tua, dan alasan lain.