SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia mengalami keterputusan sejarah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Keterputusan itu membuat pemerintah bersikap gamang dalam memperjuangkan bangsa-bangsa tertindas.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kita menjadi bangsa yang begitu gamang di dalam politik luar negeri bebas aktif di dalam memperjuangkan bangsa-bangsa tertindas," kata dia saat memberikan pidato dalam seminar Peringatan 71 KAA dengan tema 'Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini' di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Pada era Presiden Soekarno, siswa dan siswi SMA mendapatkan materi dari buku "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia: Civics". Buku ini berisi pengetahuan geopolitik dan eksistensi Republik Indonesia dengan narasi pembebasan. Pembelajaran itu dilengkapi dengan buku "Merahnya Ajaran Soekarno" karya Airlangga Pribadi Kusman.
Buku itu berisi hasil akhir dari KAA di berbagai bidang. Dalam bidang politik, Hasto mengklaim Pancasila relevan dalam sistem internasional. "Pancasila menjadi jawaban atas sistem internasional yang anarkis," kata dia.
Selain itu, buku ajar itu juga menjelaskan misi Indonesia di dalam kerja sama ekonomi. "Bagaimana membangun bangsa yang berdikari, tentang bagaimana memulihkan struktur ekonomi yang menghisap sebagai hasil dari kolonialisme," ujar dia.
Di bidang kebudayaan, hasil KAA berisi upaya membebaskan manusia dari penjajahan. Menurut dia, pemerintah Orde Baru menjauhkan masyarakat Indonesia dari sejarah tentang Indonesia merdeka.
Dalam seminar ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan memberikan pidato kunci pada seminar peringatan 71 tahun KAA. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Megawati akan menyampaikan pidato pukul 13.30 WIB.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP Bonnie Triyana, serta para narasumber seperti Prof Hikmahanto (Pakar Hubungan Internasional), Dr. Dina Sulaeman (Pakar Timur Tengah), Andi Widjayanto (Eks Gubernur Lemhanas), dan Heri Akhmadi (mantan Dubes Jepang). Acara ini juga dihadiri anggota DPR Fraksi PDIP dan sejumlah aktivis, antara lain Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
