DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohamad Faisal, mendorong penerapan kompor listrik sebagai substitusi LPG 3 kilogram dilakukan secara bertahap. Menurut Faisal, jika pemerintah langsung memberlakukan kebijakan tersebut dalam skala besar, terdapat risiko program tidak tepat sasaran, tidak diterima masyarakat, hingga berpotensi gagal.
“Harus ada tahapannya. Jadi saya rasa pilot project-nya harus ada dulu dan jangan disebar dalam jumlah besar,” kata Faisal usai menghadiri diskusi di INDEF GTI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp 815 miliar untuk program pengadaan kompor listrik. Bahlil menilai program tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini membebani devisa dan anggaran subsidi negara.
Menurut Bahlil, Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi dari impor. “Pada saat harga ICP seperti ini, devisa yang keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun,” kata Bahlil di kompleks parlemen, Senin, 15 Juni 2026.
Bahlil menjelaskan program pengadaan kompor listrik akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah saat ini tengah mengkaji penggunaan kompor listrik yang dapat dioperasikan pada rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 volt ampere (VA), sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan pedesaan.
Menanggapi rencana tersebut, Faisal mengingatkan pemerintah agar belajar dari uji coba kompor listrik yang pernah dilakukan pada 2022. Menurut dia, program ini membutuhkan sosialisasi yang matang sebelum diterapkan secara luas.
Kendati demikian, Faisal mengakui bahwa setiap program transisi energi tidak dapat dilakukan secara instan. Ia mencontohkan program konversi minyak tanah ke LPG yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga dapat diterima masyarakat.
Menurut Faisal, implementasi kompor listrik harus menyasar kelompok masyarakat yang memang siap beradaptasi dengan perubahan teknologi dan penggunaan peralatan memasak yang berbeda. Karena itu, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dan tersegmentasi.
“Makanya saya bilang mestinya ini segmented. Di masyarakat tertentu dan kalangan yang memang bisa menyesuaikan dengan perubahan alat-alat masak dan lebih educated. Jadi menurut saya ini harus pelan-pelan, memastikan tidak terjadi mismatch. Jangan sampai industrinya sudah siap memasok, tetapi masyarakatnya tidak bisa dengan mudah mengadopsi,” ujarnya.
Pada 2022, pemerintah pernah mengusung program konversi kompor listrik sebagai pengganti elpiji bersubsidi. Program uji coba tersebut menyasar 1.000 keluarga penerima manfaat di Bali dan 1.000 rumah tangga di Solo, Jawa Tengah. Sebelum mengikuti program, para penerima manfaat menggunakan elpiji kemasan 3 kilogram untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
PLN memilih Bali dan Solo sebagai lokasi uji coba karena keduanya menjadi tuan rumah sejumlah agenda penting negara-negara anggota G20 yang saat itu turut membahas isu transisi menuju energi hijau.
Namun, program konversi kompor listrik tersebut terhenti pada akhir September 2022. Rencana PLN untuk memperluas program dengan membagikan 300 ribu kompor listrik ke sejumlah wilayah lain, seperti Sumatera, Jawa Barat, dan Jakarta, akhirnya dibatalkan.
Saat itu, PLN menyatakan pembatalan dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Selain itu, program konversi kompor listrik juga memicu polemik dan perdebatan di tengah masyarakat.
