DIREKTUR Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dipicu oleh gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar milik produsen listrik swasta (independent power producer/IPP).
Menurut Darmawan, kedua pembangkit tersebut mengalami gangguan sehingga terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kami juga menghadapi tantangan adanya kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami,” kata Darmawan dalam konferensi pers pada Jumat, 19 Juni 2026.
Ia mengatakan PLN telah mengerahkan tim bersama pengelola kedua pembangkit tersebut untuk mempercepat proses perbaikan agar pembangkit dapat segera kembali beroperasi dan memasok listrik ke sistem Jawa.
Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Menurut dia, PLN terus bekerja secara maksimal untuk memulihkan kondisi sistem kelistrikan.
“Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kami bekerja all out siang dan malam agar seluruh gangguan ini dapat segera diselesaikan,” kata Darmawan.
Ihwal gangguan pada dua pembangkit tersebut, Tempo meminta penjelasan lebih lanjut kepada Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. Hingga berita ini ditulis, ia belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan melalui nomor telepon selulernya.
Pemadaman listrik bergiliri terjadi sepanjang 8 Juni hingga 19 Juni 2026 di sebagian wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan catatan Tempo, pemadaman listrik telah terjadi di berbagai daerah di seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jakarta. Terbaru, pemadaman dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Yogyakarta, Kota Bekasi serta Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat, 19 Juni 2026.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan kekurangan pasokan batu bara medium menjadi pemicu pemadaman listrik di sebagian daerah di Pulau Jawa. Bahlil menjelaskan, keterbatasan pasokan batu bara tersebut membuat sejumlah pembangkit tidak dapat menghasilkan listrik secara optimal.
Bahlil mengklaim persoalan itu berkaitan dengan perbedaan yang cukup lebar antara harga batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) dan harga pasar. Saat ini, batu bara untuk PLN dijual dengan harga DMO sebesar US$ 70 per ton, sementara Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 mencapai US$ 121,83 per ton untuk batu bara kalori 6.322 kcal/kg dan US$ 84,53 per ton untuk batu bara kalori medium 5.300 kcal/kg.
"Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah," kata Bahlil dalam rapat kerja di Komisi XII DPR, Senin, 15 Juni 2026.
Selain faktor harga DMO, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai terdapat persoalan fundamental lain yang memengaruhi ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemangkasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen.
“Apalagi saat ini produksi juga sedang dalam proses penyesuaian melalui RKAB, sehingga ruang fleksibilitas produsen tidak sebesar sebelumnya,” kata Gita.
