INFO TEMPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyoroti penggunaan anggaran daerah dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Dewan meminta Pemerintah Kota Bogor memperbaiki perencanaan dan efisiensi belanja, terutama setelah APBD 2025 masih menyisakan SILPA Rp 73 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengatakan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menunjukkan masih adanya program dan anggaran yang belum terealisasi secara optimal. Padahal, anggaran daerah semestinya dapat digunakan untuk membiayai program prioritas dan pelayanan publik.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Efisiensi anggaran tetap harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada anggaran yang sudah dialokasikan, tetapi tidak terserap secara optimal,” ujar Rusli pada Jumat, 17 Juli 2026.
DPRD juga menyoroti skema pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan. Menurut Rusli, pola perhitungan subsidi transportasi massal perlu dievaluasi agar penggunaan APBD lebih efisien.
Selama ini, kata dia, pembiayaan operasional Biskita antara lain dihitung berdasarkan jarak tempuh bus. DPRD mendorong agar jumlah penumpang turut menjadi dasar perhitungan sehingga subsidi lebih mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan.
“Kami menyepakati pelayanan ini harus mengefektifkan jumlah penumpang dan memaksimalkan pelayanan karena anggarannya dibebankan pada APBD. Ke depan, perhitungan tidak lagi berdasarkan kilometer pergerakan bus, tetapi harus lebih efektif berdasarkan jumlah penumpang,” katanya.
Menurut Rusli, perubahan skema tersebut diperlukan agar anggaran transportasi massal tidak hanya terserap untuk operasional kendaraan, tetapi juga berbanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.
DPRD mencatat serapan anggaran perangkat daerah pada 2025 rata-rata mencapai sekitar 90 persen. Namun, capaian tersebut belum cukup menjadi ukuran efektivitas belanja. Dewan menilai kualitas perencanaan dan hasil program juga perlu menjadi pertimbangan.
Selain transportasi, DPRD menyoroti pengelolaan keuangan sektor kesehatan. Rusli meminta Pemerintah Kota Bogor memisahkan laporan keuangan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Bogor, dan puskesmas seiring perubahan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
Menurut dia, RSUD dan puskesmas perlu memiliki tata kelola keuangan yang lebih mandiri sebagai satuan kerja perangkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kesehatan keuangan rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Tujuannya adalah untuk menyehatkan RSUD. Sebab, RSUD merupakan rumah sakit kebanggaan Kota Bogor yang harus tetap memiliki performa keuangan yang sehat agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Rusli.
Persoalan piutang daerah juga menjadi perhatian DPRD. Rusli meminta pemerintah daerah memastikan status piutang yang masih tercatat dalam neraca keuangan. Pemerintah, kata dia, harus menentukan apakah piutang tersebut masih dapat ditagih atau perlu dihapuskan sesuai ketentuan.
“Masalah piutang ini harus menjadi perhatian serius karena sudah bertahun-tahun tercatat di neraca. Harus ada kejelasan apakah akan dihapuskan atau tetap diurus. Penyelesaiannya sangat berpengaruh terhadap kekuatan fiskal Pemerintah Kota Bogor,” katanya.
Dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD mencatat APBD Kota Bogor secara administratif masih mencatat surplus sekitar Rp 4,6 miliar. Namun, surplus tersebut antara lain dipengaruhi oleh efisiensi belanja dan belum optimalnya realisasi pengeluaran daerah.
Di sisi lain, target pendapatan daerah yang belum tercapai serta SILPA Rp73 miliar menjadi catatan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran sepanjang 2025. Kondisi tersebut, menurut dewan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
DPRD juga meminta Pemerintah Kota Bogor menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Tindak lanjut tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
