KEPALA Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menanggapi kabar perombakan atau reshuffle kabinet. Presiden Prabowo Subianto diisukan akan melantik sejumlah pejabat pada hari ini, Senin, 27 April 2026.
Ia menyampaikan, Presiden bisa kapan saja melakukan reshuffle. "Itu semua hak prerogatif presiden," kata Qodari kepada wartawan pada Senin hari ini.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menunggu kabar dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. "Kita tunggu saja perkembangan dari beliau," tutur pendiri lembaga survei Indo Barometer ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menanggapi isu perombakan kabinet yang santer dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.
“Itu prerogatif Bapak Presiden. Ya kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet kerja saja. Belum mendengar sama sekali,” kata Bima di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Isu reshuffle telah mencuat beberapa kali sejak awal tahun ini. Pada akhir Januari 2026, rumor menguat setelah Thomas Djiwandono ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan tersebut membuat posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya ia isi menjadi kosong.
Kabar itu kemudian terkonfirmasi ketika Presiden Prabowo melantik Juda Agung, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, untuk mengisi jabatan tersebut. Thomas dan Juda pun bertukar posisi.
Isu perombakan kabinet kembali mengemuka setelah Budisatrio Djiwandono disebut bakal masuk ke dalam kabinet oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pernyataan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin, 26 Januari.
Di sisi lain, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat dikabarkan segera menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali mencuat. Jumhur membenarkan kabar bahwa ia akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. "Iya benar (akan dilantik presiden jadi menteri)," kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) ini saat dihubungi pada Senin, 27 April 2026.
Pilihan Editor: Konsolidasi Kekuasaan Prabowo dalam Retret Ketua DPRD
