Kementerian P2MI Gandeng UNS dan Pemerintah Kota Solo Penuhi Lowongan hingga 1,7 Juta Pekerja Migran

TEMPO.CO, Solo - Kementerian Pelindungan Indonesia (P2MI) menjalin kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Pemerintah Kota Solo dalam upaya memenuhi lowongan sebanyak 1,7 juta pekerja migran di luar negeri.

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian P2MI, UNS, dan Pemerintah Kota Solo berlangsung di Gedung TowPekerja Migraner UNS Solo dan dihadiri langsung oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. 

Karding mengemukakan saat ini pihaknya tengah berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam rangka mengisi peluang-peluang kerja, terutama yang memiliki skill atau keterampilan di luar negeri. 

"Apa yang akan kita sinergikan adalah satu keinginan kita untuk mengisi peluang-peluang kerja terutama yang memiliki skill di luar negeri. Karena ada 1,7 juta permintaan pekerjaan dari luar negeri yang oleh negara kita, oleh kami Kementerian P2MI baru bisa kami dorong 297 ribu," ujar Karding ketika ditemui di UNS, Senin, 14 April 2025. 

Untuk tahun ini, kementeriannya menargetkan bisa mengirimkan hingga 425 ribu dari sebanyak 297 ribu itu. Adapun permintaan paling banyak untuk pekerja migran tersebut di antaranya dari Taiwan dan Hongkong. Selain itu ia mengakui permintaan dari Arab Saudi juga besar. Namun, saat ini lantaran masih berlaku moratorium pengiriman pekerja migran sehingga belum bisa dilakukan pengiriman. 

"Arab Saudi hubungi saya minta 650 ribu tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MoU-nya," kata dia. 

Karding mengatakan untuk bisa memenuhi permintaan pekerja migran tersebut pihaknya perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak termasuk universitas dan pemerintah daerah. Salah satu yang paling utama adalah pihaknya ingin menciptakan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki skill luar negeri.

"Tentu dengan membangun atau menyiapkan vokasi, pelatihan-pelatihan. Karena salah satu yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri, termasuk pekerja jadi terlindungi itu adalah skill-nya bagus. Kalau skillnya bagus, gajinya bagus dan dia juga bisa menjadi expert setelah dia pulang," ungkap dia.

MoU dan PKS yang ditandatangani Karding bersama Wali Kota Solo Respati Ardi mewakili Pemerintah Kota Solo dan Rektor UNS Hartono mencakup penyiapan pekerja migran mulai dari pra-pemberangkatan, penempatan hingga kembali pulang. 

"Itu akan menjadi satu sistem data kelola yang kami bahas di dalam perjanjian kerja samanya. Termasuk Pak Wali, kami berterima kasih karena Pak Wali ini infrastruktur untuk pekerja migrannya bagus. Ada technoparknya, ada Asta Cita soal rumah siap kerjanya, dan ada visi yang menurut saya sangat bagus ingin mengambil generasi-generasi bonus demografi yang ada ini untuk dibawa ke luar negeri. Terutama kelihatannya di sini ini lebih senang didorong ke Jepang," tutur Karding.

Ke depan, Kementerian P2MI bersama pihak terkait akan menyinkronkan atau menyambungkan antara vokasi dan kurikulum dengan instrukturnya sehingga pekerjaan yang diminta ini otomatis terserap tenaga kerjanya.
 
"Kadang-kadang kita ini membuat pelatihannya A tapi pekerjanya B, itu nggak nyambung. Ini kita sambungkan dan yang bisa begini ini harus dikelola secara baik. Yang terakhir, saya berharap MoU hari ini tidak hanya omon-omon tapi ini akan kita jadikan satu role model untuk kerja sama tiga pihak ya, antara kami (Kementerian P2MI), pemda  dan universitas," katanya. 

Rektor UNS Hartono menambahkan UNS berkomitmen penuh mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, khususnya melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

"Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kami siap terlibat aktif dalam berbagai program peningkatan literasi, pelatihan keahlian, riset kebijakan, serta advokasi dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya," kata Hartono.