MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembangunan jalur rel empat lajur (double-double track) akan melibatkan pemerintah dan PT KAI (Persero). “Ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah,” kata Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Rabu, 29 April 2026.
Namun untuk di masa mendatang, Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana perkeretaapian kepada KAI. Nantinya, Kementerian Perhubungan akan berperan sebagai regulator.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dudy mengatakan, perubahan mekanisme pengelolaan prasarana akan mempengaruhi perencanaan KAI, termasuk pembangunan double-double track. “Akan kami sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru, bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI,” tuturnya.
Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan perusahaannya dan Kementerian Perhubungan berupaya mempercepat rencana pengalihan pengelolaan prasarana. “Segera nanti saya sampaikan,” ujarnya.
Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan jalur rel empat lajur pada lintas Manggarai–Cikarang. Jalur ini merupakan koridor vital yang dilalui kereta api antarkota dan kereta perkotaan (KRL) dari dan menuju Jakarta.
Hingga saat ini, rel empat jalur tersebut baru tersedia untuk rute Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi. Sedangkan dari Stasiun Bekasi hingga Stasiun Cikarang masih mengandalkan double track atau dua jalur.
Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Deddy Herlambang, mengatakan pembangunan rel empat lajur penting untuk mengurangi risiko kecelakaan, seperti insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026.
Menurut Deddy, kepadatan lalu lintas kereta di lintas Jakarta–Cikarang membuat operasional kereta jarak jauh dan KRL seharusnya dipisahkan.
Perbedaan pola layanan menjadi alasan utama pemisahan jalur tersebut. “Memang idealnya dipisah karena pelayanannya berbeda. Kereta antarkota tidak berhenti di setiap stasiun, sedangkan KRL berhenti di semua stasiun. Kalau terjadi gangguan, bisa berdampak ke perjalanan kereta lainnya,” katanya saat dihubungi, Selasa, 28 April 2026.
Ia menambahkan, pemisahan jalur tidak hanya untuk kereta penumpang, tetapi juga idealnya mencakup kereta barang. Dengan pemisahan tersebut, potensi bottleneck dan gangguan operasional dapat dikurangi.
Namun demikian, realisasi proyek ini masih terkendala anggaran.
Deddy menyebut pemerintah sebenarnya telah menyusun detailed engineering design (DED) untuk pembangunan jalur tersebut, tetapi hingga kini belum direalisasikan karena belum masuk dalam prioritas pendanaan. “Kalau ada anggaran, tentu jalur bisa dipisahkan sehingga tidak ada bottleneck atau gangguan operasional,” katanya.
Menurut dia, tanpa percepatan pembangunan infrastruktur ini, risiko kecelakaan dan gangguan operasional akan terus membayangi sistem perkeretaapian di lintas padat seperti Jakarta–Cikarang.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
