PENELITI departemen ekonomi Centre for Strategic and International Studies, Riandy Laksono, menilai salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi tekanan fiskal adalah dengan memangkas penyaluran makan bergizi gratis atau MBG.
Diketahui, hingga akhir Maret 2026 defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto alias PDB. Jika dirincikan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 574,9 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau sekitar 21,2 persen dari APBN.
Bagi Riandy, solusi yang paling jelas sebenarnya dengan mengurangi MBG karena proyek tersebut menghabiskan anggaran jumbo. Namun, pemangkasan proyek itu tidak bisa dilakukan secara drastis.
“Tetapi itu tidak mudah, karena dapur umum, yang disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), sudah dibangun. Sudah ada 27.000 unit dari target 30.000 SPPG,” ucap Riandy dalam diskusi daring pada Rabu, 29 April 2026. Riandy telah mengizinkan Tempo untuk mengutip pemaparannya.
Artinya, Riandy melanjutkan, sekitar 90 persen dapur penyedia MBG telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, setidaknya hingga pertengahan April ini proyek MBG telah menjangkau 62,35 juta penerima manfaat. “Jadi bayangkan berapa banyak pekerja dan modal yang akan terbuang jika MBG dikurangi secara drastis,” kata Riandy.
Oleh karena itu, salah satu pilihannya bukan dengan menyetop MBG secara keseluruhan. “Atau hanya menargetkan kelompok yang paling kekurangan gizi, atau kategori yang paling miskin, tetapi mengurangi hari-hari MBG,” ujar Riandy.
Alih-alih enam hari dalam sepekan, pemerintah bisa memangkas hari penyaluran MBG menjadi empat atau tiga hari. “Itu lebih dapat diterima dibandingkan dengan menghapus keseluruhan pelaksanaan MBG untuk beberapa wilayah yang tidak membutuhkannya,” kata Riandy.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan penghapusan penyaluran program MBG pada Sabtu dapat menghemat anggaran sekitar Rp 1 triliun dalam satu hari. Juda menyampaikan langkah tersebut merupakan bagian dari penajaman atau refocusing belanja pemerintah agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan lebih efisien dan berkualitas.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin, 27 April 2026, seperti dikutip Antara.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut dinilai lebih logis karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan. Menurut dia, penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp 4 triliun dalam sebulan jika dihitung selama empat pekan.
“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp 4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp 50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya.
