PIMPINAN Kepolisian Daerah Papua Tengah mengambil langkah penegakan disiplin terhadap sejumlah anggota polisi yang terlibat dalam peristiwa penganiayaan di Dogiyai, Papua Tengah. Tercatat ada lima orang asli Papua tewas dalam tragedi yang terjadi saat Minggu Paskah tersebut.
Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Jermias Rontini menyatakan, 12 personel Kepolisian Resor atau Polres Dogiyai telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terkait insiden tersebut. "Empat anggota dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," kata Jermias dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu, 13 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Jermias, keempat polisi itu terbukti melakukan penganiayaan terhadap masyarakat. Mereka juga disebut telah melakukan provokasi terhadap sesama anggota untuk terlibat dalam aksi kekerasan yang memicu korban jiwa.
Sementara itu, delapan polisi lainnya dijatuhi sanksi demosi akibat terlibat dalam pembakaran. "Kapolsek Kamuu juga dikenai sanksi demosi selama tiga tahun karena dinilai kurang optimal dalam melakukan pengawasan," ucap Jermias.
Tragedi berdarah tersebut awalnya dipicu oleh peristiwa pembunuhan seorang anggota Polres Dogiyai bernama Juventus Edowai di Kampung Kimupugi, Distrik Kamuu, pada 31 Maret 2026. Aksi saling serang kemudian terjadi antara personel kepolisian dengan masyarakat setempat.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Festus Ngoranmele mengatakan, polisi kala itu melakukan operasi penyisiran di sejumlah wilayah di Dogiyai. Peristiwa itu menyebabkan jatuhnya korban termasuk pembakaran harta benda.
Festus menyebut peristiwa itu sebagai rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan polisi. "Ini memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurut catatan LBH Papua, sedikitnya delapan warga sipil menjadi korban penembakan dalam insiden tersebut. Dari jumlah itu, lima warga sipil dilaporkan meninggal, termasuk seorang anak dan satu orang lanjut usia.
Festus menilai, operasi penyisiran tersebut sejatinya merupakan serangan yang diarahkan langsung kepada masyarakat sipil. “Serangan dilakukan secara meluas dan sistematis di beberapa lokasi berbeda di Kabupaten Dogiyai,” kata Festus.
