Profesor Ini Tolak Terlibat Proyek Penulisan 'Sejarah Resmi' Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pusat Prasejarah dan Studi Austronesia Indonesia Harry Truman Simanjuntak menolak penggunaan istilah 'sejarah resmi' dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimotori Kementerian Kebudayaan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Penggunaan istilah itu menjadi salah satu alasan profesor arkeologi ini hengkang dari tim tersebut tak lama dari pembentukannya, Januari lalu.

Harry Truman menerangkan, pernyataan 'sejarah resmi' pasti akan dipertanyakan sekalipun penyusunannya telah melibatkan para ahli. Yang benar, menurut dia, penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai pembaruan dari versi sebelumnya berdasarkan temuan-temuan yang ada.

"Sejak kapan pemerintah memiliki kuasa dan kewenangan untuk menulis sejarah resmi, sedangkan versi lain tidak dikatakan resmi," katanya mengungkap keheranannya saat dihubungi, Jumat 23 Mei 2025.

Harry Truman juga mengungkap ketidaksetujuannya dengan isi outline yang sudah ditetapkan untuk jilid satu. Dia sejatinya menjadi editor di bagian ini. 

Harry Truman mengungkap bahwa bab satu jilid satu itu tidak menuliskan ‘prasejarah’, tetapi ‘sejarah awal’. “Dari sudut keilmuan, ini sudah salah. Sejarah itu setelah mengenal tulisan, kalau awal sejarah kita adalah periode Hindu-Budha, dan itu bukan prasejarah,” ujarnya.

Hal lain yang tidak bisa diterima oleh Truman adalah penggunaan istilah harus dikonsultasikan dan meminta dukungan kepada menteri. Kemudian, penulisan sejarah ini juga direncanakan berhenti sampai babak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo--yang dinilainya rawan menjadi bias dalam penulisan sejarah. "Terlebih lagi yang bersangkutan (Jokowi) masih hidup dan baru satu tahun lepas dari jabatannya," kata arkeolog penerima Sarwono Award 2015 itu.