Respon Eks Menlu Soal Isu Pengungsi Gaza dan Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa merespons pertanyaan sensitif mengenai kontras kebijakan Indonesia dalam membantu pengungsi Gaza sementara isu HAM di Papua masih menjadi sorotan internasional.

Dalam forum diskusi yang juga dihadiri Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Marty mengakui tanggung jawab bersama terkait pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua.

"Mengenai apa yang masih adanya pelanggaran-pelanggaran HAM, apakah di Provinsi Papua, apakah di negara lain di Indonesia, itu merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk mencoba memastikan bisa kita tanggulangi dan diatasi," ujar Marty.

Ia merujuk pada Prinsip Bandung yang menekankan penghormatan terhadap HAM dan prinsip demokrasi. Namun, Marty tampak menghindari diskusi mendalam tentang Papua dengan menyarankan bahasan dilakukan "di forum yang tepat."

"Tapi kalau mengenai keabsahan integrasi Papua kepada NKRI, saya bisa tiga hari, tiga malam, wayang kulit, saya bisa bicara," ia menambahkan, sambil mengisyaratkan kompleksitas isu tersebut.

Menanggapi hal ini, Duta Besar Jepang untuk ASEAN Kiya Masahiko mengutarakan bahwa situasi di Papua perlu mendapat perhatian, terutama dalam konteks Indonesia yang aktif memperjuangkan isu Palestina.

"Pertanyaan adalah tentang isu Papua. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan untuk melindungi isu Palestina, bagaimana  mengatasi krisis di Papua?" kata Masahiko dalam forum tersebut.

Masahiko juga menyoroti pentingnya kerja sama antara negara-negara selatan global untuk mengatasi berbagai tantangan internal, termasuk konflik dan masalah sosial, sebagai prasyarat untuk memperbaiki tata kelola global.

"Pertama, kita harus menyadari dan mendukung konsensus di selatan, dan menjawab tantangan di dalam negara-negara, termasuk konflik, prosperitas, tantangan sosial, agar selatan dapat menjaga kepentingan," jelasnya.

Dialog ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia aktif dalam isu kemanusiaan internasional seperti Gaza, tantangan domestik terkait HAM khususnya di Papua tetap menjadi perhatian komunitas internasional dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.