INFO TEMPO - Perlahan, material lumpur sisa banjir bandang tak lagi menutupi daratan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mencatat telah membersihkan lumpur di tiga provinsi itu sebanyak 84,28 persen.
Lewat temuan di lapangan, Satgas menetapkan sedikitnya 528 lokasi sebagai titik pembersihan lumpur, yang terdiri dari 476 lokasi di Provinsi Aceh, 23 lokasi di Sumatera Utara, dan 29 lokasi di Sumatera Barat. Per 2 April 2026, sebanyak 445 lokasi telah rampung dibersihkan, menyisakan 83 titik atau 15,72 persen lagi yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kegiatan pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pembukaan akses jalan nasional yang telah rampung 100 persen dan dapat kembali terbuka secara fungsional sejak 25 Januari 2026. Sementara pada tahap kedua, kegiatan akan menyasar pada pembersihan lumpur yang fokus pada tiga jenis lokasi, yaitu sekolah, fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, dan lainnya, serta perkantoran.
"Pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir dan longsor dapat kembali berfungsi normal," kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Tito Karnavian pada Ahad, 29 Maret 2029.
Dilihat dari perkembangannya, proses ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebab, pada 9 Maret 2026 lalu, Satgas PRR telah membersihkan 406 lokasi. Artinya, pencapaian 445 ini menandakan progres berjalan sebanyak 39 titik di rentang yang tak genap dalam sebulan.
Di Provinsi Aceh, sebanyak 476 lokasi telah ditetapkan menjadi titik pembersihan. Dari jumlah tersebut, 396 di antaranya sudah selesai per 2 April 2026, menyisakan 80 lokasi masih dalam proses pembersihan. Artinya, Aceh sendiri sudah merampungkan 83,19 persen dari sasaran pembersihan.
Adapun fasilitas yang masih dalam proses pembersihan untuk kategori sekolah meliputi 14 sekolah di Aceh Timur, 24 sekolah di Aceh Tamiang, 7 sekolah di Bireuen, 11 sekolah di Aceh Utara, 2 sekolah di Pidie, dan 4 sekolah di Pidie Jaya.
Sementara itu, terdapat 17 titik fasilitas umum yang masih dalam proses, yang tersebar di Bireuen, Bener Meriah, Kota Langsa, dan Aceh Timur. Untuk kategori perkantoran, terdapat 15 titik yang masih dalam proses pembersihan, tersebar di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
Lain pula di Sumatera Utara yang sasaran pembersihannya sebanyak 23 lokasi. Hingga kini, Satgas PRR telah menyelesaikan 20 lokasi, sehingga tersisa 3 titik yang masih dalam proses pembersihan. Adapun ketiga lokasi tersebut adalah SMP Swasta Santo Fransiskus, UPTD SD Negeri 153064 Lopian 1, dan SMKN 1 Badiri, yang seluruhnya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sementara kabar baik datang dari Sumatera Barat. Sebab, lumpur yang mengganggu mobilitas masyarakat di 29 lokasi, seluruhnya sudah selesai dikerjakan sejak awal Maret 2026.
Upaya pembersihan lumpur ini dilakukan dengan berbagai metode. Selain melibatkan aparat seperti TNI, Polri, dan praja IPDN, Ketua Satgas PRR Tito juga meluncurkan inisiatif cash for work atau padat karya tunai melalui SE Nomor 900.1.3/1084/SJ yang diterbitkan pada 2 Maret 2026. Melalui skema ini, pemerintah daerah punya opsi yang lebih mudah dengan menggunakan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan.
Dalam pelaksanaannya, program ini telah diterapkan di dua kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang pada akhir Maret 2026. Program cash for work menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan sekaligus menjaga daya beli masyarakat terdampak bencana, karena warga yang terlibat turut memperoleh penghasilan melalui skema tersebut. (*)
