Urutan Waktu Perseteruan Donald Trump dan Universitas Harvard

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Universitas Harvard mulai berkembang sejak 2023. Perseteruan mencapai puncak ketika Trump melarang mahasiswa asing belajar di Universitas Harvard pada 22 Mei 2025.

Trump mencabut izin Program Mahasiswa dan Pertukaran Pengunjung Harvard, yang berdampak langsung pada penerimaan mahasiswa asing baru. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan bahwa pemerintah “menuntut pertanggungjawaban Harvard atas tindakan yang memicu kekerasan, antisemitisme, dan koordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok di kampusnya.”

Langkah ini disebut Harvard sebagai tindakan yang “melanggar hukum” dan bersifat “balas dendam.” Berikut kronologi perseteruan itu seperti yang dikutip dari Al Jazeera:

Oktober 2023

Ketegangan ini bermula sejak konflik Israel-Gaza pada Oktober 2023. Protes pro-Palestina di kampus, termasuk di Harvard, memicu kecaman dari sejumlah pihak. Presiden Harvard saat itu, Claudine Gay, memberikan kesaksian di Kongres yang memicu polemik dan akhirnya mengundurkan diri. Alan Garber ditunjuk sebagai penggantinya pada Agustus 2024.

Januari 2024

Trump terpilih kembali jadi Presiden Amerika Serikat dan dilantik pada Januari 2023. Dia menandatangani berbagai perintah eksekutif untuk menindak program keberagaman dan ideologi “woke” di universitas. Pemerintah juga memperkuat upaya pemberantasan antisemitisme melalui pembentukan satuan tugas khusus.

Februari 2025

Pada Februari 2025, Departemen Kehakiman Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk membongkar akar masalah kekerasan anti-Semitisme di sekolah dan kampus.

7 Maret 2025

Pada 7 Maret 2025, tindakan nyata dimulai dengan pemotongan dana sebesar $400 juta untuk Columbia University, diikuti peringatan terhadap universitas lain, termasuk Harvard. Columbia menyerah pada tekanan dan menerapkan sejumlah kebijakan baru sesuai tuntutan pemerintah. Universitas Harvard, sebaliknya, menolak tuntutan pemerintah yang mencakup restrukturisasi kepemimpinan kampus, reformasi sistem penerimaan mahasiswa, dan penghapusan program keberagaman. Ketika pemerintah memeriksa kontrak dan hibah besar Harvard pada akhir Maret, ketegangan meningkat.

11 April 2025

Pada 11 April 2025, Universitas Harvard menerima surat resmi yang menyatakan mereka gagal memenuhi syarat federal dan diminta melakukan berbagai perubahan. Sebagai respons, Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan, “Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya.”

Namun, tekanan terus meningkat. Pemerintah membekukan dana federal, mengancam status bebas pajak Harvard, dan meminta data tentang aktivitas mahasiswa asing yang dianggap “ilegal dan kekerasan.”

21 April 2025

Universitas Harvard menggugat pemerintah dan menuduh pemerintah AS telah melanggar Amandemen Pertama. Meski pada 30 April Harvard menyerahkan data yang diminta, rincian informasi tidak diungkap.

Awal Mei 2025

Pada awal Mei, pemerintahan Trump mengumumkan pemotongan semua hibah federal baru untuk Harvard, disusul ancaman menggunakan False Claims Act untuk menyelidiki program keberagaman di universitas.

22 Mei 2025

Akhirnya, pada 22 Mei 2025, izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing dicabut. Harvard menanggapi dengan tegas: “Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menyambut mahasiswa dan akademisi internasional kami, yang berasal dari lebih dari 140 negara dan memberikan kontribusi besar bagi universitas dan bangsa ini secara keseluruhan.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini