INFO TEMPO – Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya saat menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri dalam rangkaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan, baru-baru ini.
Bima Arya mengatakan, dinamika geopolitik global, perubahan arah kebijakan nasional, hingga tuntutan lokal dari masyarakat menjadi tiga tekanan utama yang harus dihadapi gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan. “Setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Saat ini tantangannya berbeda dan jauh lebih kompleks,” kata Bima Arya di hadapan kepala daerah se-Kalimantan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tantangan pertama, kata Bima, datang dari situasi geopolitik global. Menurut dia, kepala daerah saat ini tidak bisa lagi hanya fokus pada persoalan lokal, tetapi juga harus memahami dampak situasi internasional terhadap daerah masing-masing.
Dia mencontohkan konflik di Timur Tengah, dinamika Selat Hormuz, hingga hubungan Iran dan Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap harga bahan bakar minyak, inflasi pangan, dan stabilitas ekonomi daerah. “Dulu kami tidak berpikir sampai memantau perang Iran dan Amerika. Sekarang situasi global itu berdampak langsung pada daerah, termasuk soal inflasi dan harga pangan,” kata dia.
Selain tantangan global, Bima menyebut kepala daerah juga harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemerintah pusat kini memiliki pendekatan baru dalam pengelolaan negara yang menuntut sinkronisasi kuat antara pusat dan daerah. Program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Kampung Nelayan, kata dia, menjadi agenda yang harus dikawal secara serius oleh pemerintah daerah.
“Ada yang mengatakan sekarang kembali sentralisasi, ada juga yang melihat ini sebagai cara memastikan bantuan benar-benar sampai ke rakyat,” kata dia.
Di sisi lain, kepala daerah juga menghadapi tekanan lokal yang tidak ringan. Mereka harus memenuhi janji politik saat kampanye, menjaga stabilitas birokrasi, membayar TPP ASN, sekaligus memastikan pelayanan dasar tetap berjalan baik. “Global, nasional, dan lokal menjadi tantangan yang sangat tidak mudah bagi kepala daerah hari ini,” kata Bima.
Kementerian Dalam Negeri saat ini berupaya menjadi fasilitator sekaligus mediator bagi kepala daerah. Menurut dia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian rutin membuka ruang diskusi dan menerima berbagai keluhan kepala daerah terkait persoalan fiskal, birokrasi, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Bima menuturkan Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya pemimpin daerah yang tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil dan dapat dipercaya. “Presiden selalu menyampaikan tentang pentingnya pemimpin yang andal, terampil, dan cerdas. Cerdas saja tidak cukup,” katanya.
Dalam forum tersebut, Bima juga menyinggung sejumlah praktik baik kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan inovasi fiskal dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dia mencontohkan ada kepala daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan melalui penertiban reklame, parkir, dan optimalisasi aset daerah. Ada pula daerah yang sukses memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur.
“Banyak kreativitas kepala daerah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ada yang berhasil memonetisasi penerangan jalan, ada juga yang mampu menarik bantuan kementerian hingga nilainya setara APBD daerahnya,” ujar dia.
Menurut Bima, ruang inovasi itulah yang kini didorong pemerintah pusat kepada daerah. Dia pun menekankan pentingnya sinergi lintas wilayah dan kerja sama antardaerah dalam menyelesaikan persoalan konkret seperti inflasi, pengangguran, hingga ketahanan pangan.
Contohnya pola kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi melalui distribusi komoditas pangan unggulan seperti cabai dan bawang. Pendekatan sektoral seperti itu, kata dia, dinilai lebih efektif dibanding terlalu lama terjebak pada pembentukan kelembagaan formal. “Kadang isu sektoral bisa bergerak lebih cepat tanpa harus terlalu rumit bicara kelembagaan,” ujar Bima.
Dia pun menilai Kalimantan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena itu, menurut dia, daerah-daerah di Kalimantan akan menjadi peta jalan bagi kota-kota masa depan Indonesia.
Melalui forum tersebut, Kemendagri berharap lahir agenda-agenda konkret yang dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. (*)
